Pendaftaran SMP di Bekasi Lancar, Cuma Pakai HP

Pendaftaran murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bekasi tahun ini berlangsung tanpa masalah besar. Hampir tidak terdengar keluhan dari orang tua, baik secara langsung maupun di media sosial. Apa rahasianya? Ternyata sederhana saja: memaksimalkan penggunaan ponsel pintar.

Orang tua tidak perlu lagi repot mencari laptop atau komputer. Cukup melalui aplikasi Bebunge, semua urusan pendaftaran sekolah bisa diselesaikan dari genggaman tangan. "Alhamdulillah, karena memang niat kami dari awal itu untuk memudahkan sehingga orang tua juga mengaksesnya cukup mudah, tanpa kesulitan-kesulitan," kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Bahrul Ulum, Senin, 06 Juli 2026.

Bebunge adalah singkatan dari 'Bekasi Nyambung Bae'. Ini adalah aplikasi super resmi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Aplikasi ini menggabungkan berbagai layanan publik dalam satu tempat. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, Bebunge sudah menjadi andalan warga Bekasi untuk urusan birokrasi secara digital.

"Konsep utama Bebunge adalah menjadikan satu aplikasi sebagai pintu masuk seluruh layanan digital Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi yang berbeda untuk setiap layanan. Cukup menggunakan satu aplikasi Bebunge, masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan publik sesuai kebutuhannya," ujar Bahrul.

Untuk pendaftaran sekolah tahun 2026, fitur SPMB dimasukkan lagi ke dalam ekosistem Bebunge. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu belajar menggunakan platform baru setiap tahun. "Jadi SPMB kami tidak membangun aplikasi baru atau aplikasi yang berdiri sendiri, tapi diintegrasikan. Jadi setelah masa SPMB selesai, masyarakat tetap menggunakan aplikasi yang sama untuk mengakses layanan publik lainnya," tuturnya.

Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Data dari Diskominfosantik mencatat, pada hari pertama saja ada 47.144 calon peserta didik yang mendaftar. Mereka bersaing untuk mendapatkan 32.030 kursi yang tersedia di 56 SMP Negeri di seluruh Kabupaten Bekasi. Sampai pendaftaran ditutup, jumlah pendaftar meningkat menjadi 50.700 peserta.

"Seluruhnya diakses cukup dengan handphone. Jadi bisa diakses dengan mudah, tak perlu repot. Dan juga transparan karena datanya bisa dilihat di situ," tambah Bahrul.

Salah satu fitur yang paling berguna adalah transparansi peringkat secara langsung atau real-time. Orang tua bisa melihat posisi anak mereka kapan saja. Dengan begitu, peluang diterima di sekolah yang diinginkan bisa langsung diketahui tanpa perlu menebak-nebak. "Jadi bisa dilihat langsung rangkingnya peserta di sekolah tujuan. Itu real time, jadi ketahuan posisinya setiap saat. Perubahannya pun kelihatan. Ya memang selain memudahkan, transparansi menjadi salah satu prioritas kami," ucapnya.

Bahrul juga menjelaskan bahwa fitur SPMB di Bebunge memiliki metode pengukuran jarak mandiri. "Fitur ini menggunakan metode pengukuran jarak self assesment dimana orang tua siswa/siswi mengukur jarak dari rumah ke sekolah sendiri sehingga tidak terjadi masalah-masalah klasik terkait jarak khususnya pada jalur domisili," jelasnya.

Keberhasilan Bekasi ini kontras dengan masalah pendaftaran di daerah lain. Baru-baru ini, terjadi kekisruhan pendaftaran tingkat SMA di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akses layanan yang sulit dan data yang dianggap tidak transparan memicu kekecewaan publik. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat marah dan menegur bawahannya, dan kejadian itu viral di internet.

Melihat sistem ini berhasil, Bahrul mengatakan pihaknya terbuka jika konsep Bebunge ingin dipakai oleh pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat sebagai solusi nasional. "Tentu kami senang bila program ini dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Saya siap bila nanti konsep Bebunge diadopsi oleh pusat maupun pemerintah daerah lain. Karena ini memang bentuk pengabdian kami tentu untuk masyarakat," tegasnya.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyediakan 32.030 kursi di SMP Negeri. Rinciannya adalah sebagai berikut:

• 16.016 kursi untuk jalur domisili
• 8.014 kursi untuk jalur prestasi
• 6.403 kursi untuk jalur afirmasi
• 1.597 kursi untuk jalur mutasi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturachman, mengapresiasi kondisi SPMB tahun 2026 yang berjalan dengan baik. Menurutnya, kemudahan akses dan transparansi data adalah kunci utama kepercayaan masyarakat. "Karena memang yang terpenting itu orang tua tahu proses dan tahapannya, lalu caranya mudah dan tentu transparan. Dan alhamdulillah dengan skema yang digunakan, dapat memudahkan orang tua," kata Imam.

Meskipun begitu, Imam sadar tidak semua pendaftar bisa diterima di sekolah negeri karena kuota terbatas. Banyak lulusan yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta atau pesantren. "Berdasarkan data, lulusan SD sederajat tahun ini sekitar 63.784 siswa, sementara kuota SMP Negeri sekitar 32.032 siswa. Memang tidak mencukupi, tapi memang tidak semua orang tua menyekolahkan di sekolah negeri," ungkapnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah menyiapkan skema bantuan pendidikan untuk siswa yang bersekolah di swasta atau lembaga kesetaraan. Bantuan ini menyasar 5.000 siswa SD dan 1.000 siswa SMP untuk meringankan biaya pendidikan. "Program ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban orang tua," pungkasnya.

Secara keseluruhan, keberhasilan SPMB di Bekasi menunjukkan bahwa penggunaan satu aplikasi terpadu bisa mengurangi kerumitan dan keluhan. Dibandingkan dengan daerah lain yang masih menggunakan sistem terpisah atau bermasalah, pendekatan Bekasi menawarkan kemudahan yang nyata bagi orang tua. Namun, keterbatasan kuota sekolah negeri tetap menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari, sehingga keberadaan bantuan pendidikan untuk sekolah swasta menjadi penting. Sistem ini bukti bahwa fokus pada kemudahan akses pengguna, bukan pada teknologi canggih, adalah kunci utama.