PMII Dorong Gubernur Sumsel Evaluasi Biaya Sekolah

18 Mei 2026 – PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengeksekusi aksi di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi ini menuntut klarifikasi atas pungutan biaya pendidikan di sekolah serta masalah infrastruktur yang dianggap merugikan masyarakat.

Ketua PKC PMII, Sayidina Ali Romadon, menjelaskan tujuan aksi. Ia menyatakan, “Mendesak Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi dan menghentikan seluruh bentuk pungutan pendidikan di SMA dan SMK yang memberatkan masyarakat, termasuk SPP, uang pembangunan, pembelian buku wajib, dan biaya lainnya.”

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, merespons tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa sekolah dilarang keras memungut biaya tambahan. “Sekolah, itu saya haramkan untuk memungut. Saya haramkan. Tidak ada, karena dari pemerintah sudah ada subsidi, namanya sumbangan berkeadilan atau bosda (bantuan operasional sekolah daerah),” ujar Deru.

Deru menjelaskan bahwa subsidi bosda yang dikucurkan pemerintah daerah sebesar Rp 70.000 per siswa setiap bulannya. Dana ini diberikan secara merata di seluruh wilayah Sumsel tanpa memandang golongan atau kasta ekonomi orang tua siswa. Meski demikian, ia menyadari bahwa di lapangan sering terjadi bias antara pungutan liar dengan kesepakatan internal komite sekolah. “Ada iuran yang kerap dikeluhkan masyarakat sering kali diklaim sebagai hasil keputusan bersama para orang tua murid,” kata Deru. Ia menambahkan, “Nah, yang mungkin ini adalah kesepakatan yang terlaksana oleh para orang tua. Ini yang perlu saya konfirmasi.”

Gubernur berjanji akan menginstruksikan Dinas Pendidikan Sumsel untuk melakukan evaluasi lapangan. Ia juga akan memanggil pihak sekolah yang terindikasi melanggar aturan sumbangan pendidikan. “Akan kita panggil para stakeholder yang berkenaan dengan ini. Jangan sampai ada yang memberatkan siswa dan orang tua,” jelasnya.

Selain isu pendidikan, Deru menanggapi soal pemindahan kantor Gubernur Sumsel di Keramasan. Ia menyatakan, “Rencana pemindahan telah diupayakan gubernur terdahulu. Pemindahan itu sebagai rencana perluasan kota untuk menciptakan keseimbangan pembangunan hulu dan hilir. Namun, saat ini terkendala status hukum sertifikat tanah dan kondisi geografis yang merupakan lahan basah.”

Deru menambahkan, “Nggak ada yang istilahnya sia-sia karena lahan itu adalah lahan yang sudah ditandatangani Gubernur Sumsel sebelumnya untuk menjadi perkantoran. Tapi kondisinya sangat tidak aman, karena saat itu lahan belum bersertifikat.” Ia menjelaskan upaya penimbunan untuk mengamankan fisik aset dan mengetahui batas tanah secara jelas. “Saat ini, keuangan daerah terbatas, sehingga pemprov memilih untuk menyelesaikan seluruh tahapan administratif. Pembangunannya kita selesaikan secara administratif dulu, yakni DED-nya, kita selesaikan dulu agar tidak ada konflik di belakang hari sampai kita menunggu keuangan memadai,” tambahnya.

Di sisi infrastruktur, Deru menyatakan bahwa jalan rusak di Jalintim Palembang-Betung disebabkan beban kendaraan nasional yang luar biasa. Ia telah menginstruksikan BBPJN untuk melakukan perbaikan berkala.

Peristiwa ini menyoroti ketegangan antara mahasiswa yang menuntut transparansi biaya pendidikan dan pemerintah daerah yang berusaha menegaskan kebijakan subsidi. Sementara pemerintah menegaskan bahwa dana telah dialokasikan secara merata, mahasiswa menuntut pengawasan lebih ketat agar tidak terjadi pungutan liar atau kesepakatan tidak jelas di tingkat sekolah.

Kesimpulannya, aksi PMII pada 18 Mei 2026 menegaskan kembali pentingnya dialog antara warga, mahasiswa, dan pemerintah. Pemerintah menegaskan komitmen terhadap subsidi pendidikan, sementara mahasiswa menuntut evaluasi dan transparansi lebih lanjut. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika hubungan antara kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam konteks pendidikan dan infrastruktur di Sumatera Selatan.