Rosan Roeslani panggil Prabowo, 258 BUMN sudah digabung

Presiden Prabowo Subianto memanggil langsung CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu, 21 Juni 2026. Pertemuan itu membahas perkembangan terbaru soal konsolidasi perusahaan-perusahaan milik negara.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan melaporkan bahwa Danantara sudah berhasil mengkonsolidasikan 258 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari total 1.077 entitas yang ada. Ia juga menyampaikan bahwa proses ini akan terus berlanjut, dengan target menyusul sekitar 300 BUMN lainnya dalam waktu dekat.

"Dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan, dan sekitar 300 entitas lainnya segera menyusul," kata Rosan dalam unggahan di akun Instagram resmi @rosanroeslani pada Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, konsolidasi atau penggabungan entitas pelat merah ini punya tujuan utama. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, memperkuat tata kelola, dan memperbesar daya saing setiap BUMN.

"Konsolidasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan memperbesar daya saing," jelas Rosan.

Selain soal konsolidasi BUMN, pertemuan dengan Presiden Prabowo juga membahas peran Danantara di sektor lain. Rosan mengungkapkan bahwa Danantara bisa ikut mendorong pengembangan sektor pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif.

Harapannya, dengan masuknya Danantara ke sektor-sektor baru ini, bisa tercipta lebih banyak lapangan kerja. Hal itu juga diyakini bisa meningkatkan perputaran ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Kami juga membahas peluang pengembangan sektor baru yang dapat didorong Danantara, seperti pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif, untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," ujar Rosan.

Secara keseluruhan, langkah konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk merapikan dan memperkuat badan usaha milik negara. Dengan jumlah entitas yang sangat banyak, penggabungan diharapkan membuat BUMN lebih efisien dan tidak saling tumpang tindih.