Sumatera Selatan: Hanya 4 Kabupaten Siaga Kebakaran 2026

Sumatera Selatan masih belum menetapkan status siaga menghadapi musim kemarau 2026, meski wilayahnya sudah dipetakan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari seluruh daerah yang terdaftar, hanya empat kabupaten yang sudah menaikkan status tersebut.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Musi Banyuasin (Muba), dan Muara Enim menjadi contoh pertama yang sudah mengaktifkan status siaga. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, menegaskan bahwa delapan daerah lain diharapkan segera mengikuti.

“Baru empat kabupaten yang menetapkan status siaga karhutla. Untuk status siaga di tingkat provinsi, sudah kita tetapkan usai syarat minimal dua daerah menaikkan status terpenuhi,” ujar Sudirman pada hari Selasa, 05 Mei 2026.

Menurutnya, penetapan status siaga adalah langkah awal penting untuk mengantisipasi potensi kebakaran, terutama di daerah dengan lahan gambut. Ia menekankan bahwa proses ini mempermudah mobilisasi sumber daya, termasuk personel, peralatan, dan dukungan anggaran.

Selain empat kabupaten yang sudah aktif, delapan wilayah rawan karhutla lainnya masih belum menetapkan status siaga. Daerah-daerah tersebut meliputi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lahat, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan.

“Seluruh wilayah Sumsel sebenarnya rawan terhadap karhutla, namun dari pemetaan ada 12 daerah yang sangat diantisipasi. Kita terus mendorong, agar delapan daerah rawan yang belum menaikkan status siaga segera menetapkan,” tambah Sudirman.

Ia juga menambahkan bahwa penetapan status siaga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan pihak swasta, guna meminimalisir risiko kebakaran sejak dini. “Harapannya, seluruh daerah rawan bisa segera menyusul menetapkan status siaga, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih maksimal dan terpadu,” ujarnya.

Dengan status siaga yang masih belum lengkap, Sumatera Selatan berada di ambang situasi yang memerlukan tindakan cepat. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mengurangi potensi kebakaran di musim kemarau mendatang.