Sumatera Selatan Tunggu Kabar KPK tentang Status Bupati Enim

Sumatera Selatan menunggu kabar resmi dari KPK tentang status hukum Bupati Muara Enim, Edison. Edison terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK bersama sembilan orang lainnya. Hingga kini belum ada konfirmasi apakah Edison masih berstatus saksi, sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau sudah ditahan.

Gubernur Herman Deru menyatakan keprihatinan mendalam. Ia berkata, “Saya prihatin atas kasus ini. Kita menantikan pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status hukumnya, apakah saksi ataukah tersangka. Yang kedua, statusnya ditahan atau tidak,” ujarnya, Selasa (09 Juni 2026).

Deru menegaskan bahwa langkah penonaktifan kepala daerah baru akan diusulkan setelah ada pemberitahuan resmi. Jika status hukum sudah jelas dan memenuhi ketentuan, maka akan dilakukan penonaktifan sementara hingga ada kekuatan hukum tetap.

Ia menambahkan, “Tentu kita menantikan pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status satu, status hukumnya, apakah saksi ataukah tersangka.”

Jika Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena status hukum atau penahanan, maka Wakil Bupati akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (PLT). “Setelah pemberitahuan resmi, baru kita usulkan penonaktifan dan kemudian menunjuk PLT. Sesuai undang-undang, pelaksana tugas adalah Wakil Bupati,” lanjut Deru.

Deru juga menegaskan bahwa seluruh proses akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan menunggu keputusan resmi dari KPK sebelum mengambil langkah administratif lebih lanjut. “Biasanya status itu ada di 1x24 jam kan. Nah, kita akan menunggu pemberitahuan resmi, jika ada, kita usulkan penonaktifan sementara, ya, sampai dengan kekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi menunggu konfirmasi resmi dari KPK sebelum mengambil tindakan administratif, menjaga prosedur hukum tetap terjaga.