Sumsel Usulkan Kantor Imigrasi Baru di Ogan Komering Ulu

Sumatera Selatan mengusulkan penambahan kantor layanan imigrasi di wilayahnya. Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa saat ini hanya ada tiga kantor, yaitu di Palembang, Muara Enim dan Lubuklinggau. Menurutnya, ukuran wilayah provinsi yang luas menuntut adanya lebih banyak titik layanan, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Gubernur Deru menyatakan, “Di Sumsel, kantor layanan imigrasi saat ini baru terdapat di Palembang, Muara Enim, dan Lubuklinggau. Seperti di Baturaja (OKU), itu perlu ada layanan paspor,” ujar Deru saat menerima Kepala Kanwil Imigrasi Sumsel yang baru, Johanes Fanny Satria, pada 21 April 2026.

Ia menambahkan bahwa tingginya minat masyarakat untuk melakukan ibadah umrah menjadi salah satu alasan pentingnya penambahan kantor. Selain itu, keberadaan kantor imigrasi dianggap krusial untuk mendukung program pengembangan wisata, khususnya health tourism di Sumsel.

“Ini akan sangat mendukung program kita, khususnya health tourism yang sudah kita canangkan,” kata Deru. Ia juga menegaskan peran strategis imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. “Imigrasi ini benteng negara. Semua arus masuk dan keluar manusia harus melalui pintu imigrasi,” ungkapnya.

Deru menyoroti pentingnya pengawasan tenaga kerja asing yang masuk ke Sumsel. Ia menekankan bahwa untuk beberapa profesi, tenaga lokal sudah cukup kompeten. “Kalau kompetensinya untuk pekerjaan tertentu seperti tukang, cukup tenaga lokal saja,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumsel, Johanes Fanny Satria, menyambut usulan tersebut. Ia mengaku pihaknya sudah memetakan rencana pembukaan kantor di beberapa daerah. “Kami sudah memetakan rencana pembukaan kantor, di antaranya di Baturaja dan Pagar Alam,” ungkapnya.

Dengan penambahan kantor layanan imigrasi, Sumatera Selatan berharap dapat mempermudah proses perizinan bagi warga dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya yang berfokus pada kesehatan. Penambahan titik layanan ini juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan arus manusia dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.