Warga Bingung Data Sensus Ekonomi Dipakai untuk Pajak? Ini Jawabannya

Di Surabaya, saat petugas Sensus Ekonomi mulai mendatangi tempat usaha, banyak pelaku bisnis yang kebingungan. Mereka bertanya-tanya, data apa saja yang sebenarnya akan diminta? Ada juga yang khawatir. Apakah informasi soal omzet, jumlah karyawan, atau detail usaha lainnya akan berhubungan dengan pajak? Atau mungkin dengan bantuan pemerintah?

Sebenarnya, Sensus Ekonomi adalah kegiatan pendataan nasional. Tujuannya sederhana: memotret kondisi dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh. Agar tidak ada kesalahpahaman, mari kita bahas satu per satu. Mulai dari pengertian Sensus Ekonomi, data yang dikumpulkan, tujuan pelaksanaannya, hingga dasar hukum yang mengaturnya.

Apa Itu Sensus Ekonomi?

Sensus Ekonomi adalah pengumpulan data dengan cara mendata semua usaha atau perusahaan di luar sektor pertanian di Indonesia. Pendataan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik usaha pada periode tertentu. Hasilnya menjadi dasar penyusunan statistik ekonomi nasional.

Pelaksanaan sensus ini punya landasan hukum yang kuat. Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Dalam PP tersebut dijelaskan, Sensus Ekonomi dilakukan dengan mendata seluruh usaha atau perusahaan nonpertanian. Tujuannya untuk memperoleh karakteristik usaha pada waktu tertentu.

Lewat sensus ini, pemerintah bisa tahu kondisi dan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Mulai dari usaha mikro dan rumahan hingga perusahaan berskala besar di berbagai lapangan usaha nonpertanian. Data ini kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan statistik resmi serta perencanaan kebijakan dan pembangunan ekonomi.

Kapan Sensus Ekonomi Dilaksanakan?

Pemerintah sudah menetapkan jadwal penyelenggaraan sensus nasional di Indonesia. Ada tiga jenis sensus yang dilakukan secara berkala. Yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan Sensus Ekonomi.

Dalam aturan tersebut, Sensus Ekonomi diselenggarakan setiap tahun yang berakhiran angka enam. Sementara itu, sensus penduduk dilaksanakan pada tahun berakhiran nol. Dan sensus pertanian pada tahun berakhiran tiga.

Pola ini membuat pemerintah memiliki data terbaru secara bergantian setiap beberapa tahun sekali. Tentang kondisi penduduk, sektor pertanian, dan kegiatan ekonomi.

Tahun 2026 adalah tahun pelaksanaan Sensus Ekonomi. Melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan pendataan terhadap berbagai usaha dan aktivitas ekonomi nonpertanian di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menghasilkan gambaran terkini mengenai kondisi perekonomian nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 dirancang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh," tulis keterangan resmi BPS.

Kegiatan Sensus Ekonomi ini merupakan kelanjutan dari sensus yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2016. Ini adalah bagian dari siklus Sensus Ekonomi yang berlangsung setiap satu dekade.

Apa Saja yang Ditanyakan dalam Sensus Ekonomi?

Saat melakukan pendataan, petugas Sensus Ekonomi akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan responden. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh.

Tidak sedikit pelaku usaha yang menilai pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 cukup rinci. Karena mencakup berbagai aspek usaha. Menanggapi hal tersebut, BPS menjelaskan bahwa pendataan yang mendalam memang diperlukan. Agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi dunia usaha secara lebih akurat.

Jika pendataan hanya mencatat keberadaan suatu usaha tanpa mengetahui kapasitas dan karakteristiknya, statistik yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kondisi ekonomi secara utuh.

Sebagai contoh, usaha konveksi rumahan dengan satu mesin jahit tentu memiliki karakteristik berbeda dengan pabrik yang mempekerjakan puluhan pekerja. Demikian pula toko kelontong memiliki kondisi usaha yang berbeda dengan pelaku perdagangan berbasis digital.

Variabel pertanyaan yang rinci dalam Sensus Ekonomi ini dirancang untuk menangkap perbedaan karakteristik tersebut. Sehingga pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi secara lebih objektif.

Secara umum, informasi yang ditanyakan berkaitan dengan identitas usaha, aktivitas usaha, tenaga kerja, hingga proses produksi. Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1999, data yang dihimpun meliputi sebagai berikut:

• Identitas usaha atau perusahaan.
• Jenis atau bidang kegiatan usaha.
• Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
• Nilai produksi atau omzet usaha.
• Penggunaan bahan baku dalam kegiatan usaha.
• Informasi lain yang menggambarkan karakteristik usaha sesuai kebutuhan statistik dasar bidang ekonomi.

Selain mengumpulkan informasi dasar dari seluruh usaha yang didata, Sensus Ekonomi juga menghimpun data yang lebih rinci dari perusahaan atau unit usaha tertentu. Pendataan lanjutan ini bertujuan memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai struktur, karakteristik, dan kondisi berbagai sektor ekonomi.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 1999, informasi dasar tersebut disebut sebagai karakteristik pokok. Yaitu keterangan yang diperoleh dari seluruh kegiatan usaha nonpertanian. Seperti jenis usaha, nilai produksi atau omzet, serta jumlah tenaga kerja.

Sementara itu, karakteristik rinci merupakan informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Data ini dikumpulkan dari perusahaan atau unit usaha tertentu untuk mendukung penyusunan statistik ekonomi yang lebih detail.

Mengapa Data Tersebut Dikumpulkan?

Pendataan dalam Sensus Ekonomi bukan sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Data yang dihimpun digunakan untuk menggambarkan kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia. Mulai dari usaha mikro dan rumahan hingga perusahaan berskala besar.

Berdasarkan penjelasan BPS, hasil Sensus Ekonomi digunakan untuk kepentingan statistik. Bukan untuk menentukan pajak maupun penerima bantuan. Data yang dipublikasikan juga bukan data individu atau usaha tertentu. Melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi, merencanakan pembangunan, menyediakan statistik resmi, serta mengevaluasi berbagai program yang berkaitan dengan dunia usaha, investasi, ketenagakerjaan, dan pengembangan ekonomi daerah.

Apakah Sensus Ekonomi Berkaitan dengan Pajak atau Bantuan?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah mengikuti Sensus Ekonomi akan mempengaruhi pajak. Atau membuat pelaku usaha otomatis memperoleh bantuan pemerintah. BPS menjelaskan bahwa data hasil Sensus Ekonomi digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Data tersebut tidak digunakan untuk menentukan pajak maupun menetapkan penerima bantuan.

Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda. Sedangkan hasil Sensus Ekonomi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan statistik dan perencanaan pembangunan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan," pungkas keterangan resmi BPS.

Singkatnya, Sensus Ekonomi adalah alat bagi pemerintah untuk memahami peta bisnis di Indonesia. Data yang terkumpul bukan untuk menjerat pelaku usaha dengan pajak, melainkan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kekhawatiran tentang kerahasiaan data juga sudah dijamin oleh undang-undang, sehingga pelaku usaha tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas.