Anggaran Lumpur Dipotong, Tanggul Lapindo Kritis

Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10.D semakin memprihatinkan. Melihat situasi ini, Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah pusat, terutama Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mengembalikan anggaran operasional pengelolaan lumpur yang sebelumnya telah dipotong.

Bambang Haryo menjelaskan bahwa volume lumpur saat ini sudah melampaui kapasitas tempat penampungan. Bahkan, lumpur sempat meluber ke area sekitarnya. Menurutnya, kondisi darurat ini harus segera ditangani agar tidak berubah menjadi masalah yang jauh lebih besar dan kompleks.

"Volume lumpur sudah melebihi kapasitas penampungan dan sempat meluber. Jika tidak segera ditangani, masalah akan semakin meluas. Ini mengancam kelancaran transportasi nasional, baik jalur kereta api maupun jalan nasional, serta berdampak terhadap arus logistik, keselamatan masyarakat, dan perekonomian Jawa Timur maupun nasional," kata Bambang saat berada di atas tanggul lumpur pada Senin, 13 Juli 2026.

Politikus itu meminta pihak pengelola penanganan lumpur untuk mempercepat proses pengaliran lumpur dan air menuju Sungai Porong. Di saat yang sama, penguatan tanggul juga harus terus dilakukan agar tidak jebol dan menyebabkan bencana yang lebih parah.

Bambang juga mendesak pemasangan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, langkah ini tidak boleh ditunda karena kawasan tersebut berada di wilayah yang rawan pergerakan tanah.

"Kita juga harus memiliki rencana evakuasi yang jelas, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan sarana pendukung seperti tenda dan kebutuhan dasar bagi masyarakat apabila terjadi kondisi darurat," ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa penanganan semburan lumpur adalah tanggung jawab pemerintah pusat karena statusnya sebagai bencana nasional. Ia meminta BNPB, Basarnas, dan unsur SAR lainnya untuk memiliki posko tetap di lokasi. Selain itu, latihan keselamatan atau safety drill harus digelar secara berkala setiap tiga bulan sekali.

"Lokasi ini dilintasi Sesar Siring dan Sesar Watukosek sehingga potensi pergerakan tanah harus selalu diantisipasi," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyoroti pemangkasan anggaran operasional penanganan lumpur. Berdasarkan laporan yang diterimanya, anggaran awal sebesar Rp 227 miliar kini berkurang menjadi Rp 169 miliar. Artinya, ada pemotongan sekitar Rp 58 miliar.

"Pengurangan anggaran ini berdampak langsung terhadap kinerja penanganan lumpur. Karena itu kami meminta Kementerian PU meninjau kembali kebijakan tersebut. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, anggaran tidak boleh menjadi alasan mengorbankan keselamatan warga," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengaku prihatin dengan kondisi tanggul penahan lumpur yang semakin kritis. Ia berharap pembahasan bersama seluruh pihak bisa segera menghasilkan solusi yang konkret dan dapat diterapkan.

"Saya sangat peduli dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian. Saya berharap solusi segera ditemukan dan disepakati dalam rapat besok di lokasi stasiun," kata Mimik.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika terus diabaikan, dampaknya bisa jauh lebih besar bagi masyarakat sekitar.

"Kondisi ini jika dibiarkan akan terus berlanjut. Solusi harus segera dicari dan masalah ini harus tuntas diselesaikan demi keselamatan warga. Kita semua tahu bencana besar 20 tahun lalu sampai sekarang belum sepenuhnya selesai. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali," ujarnya.

Mimik menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar penanganan kawasan terdampak lumpur Lapindo bisa dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

"Kami berkomitmen penuh untuk terus membantu dan menjalin komunikasi yang baik bersama DPR RI dan DPRD. Insyaallah kita akan terus bergerak bersama demi penyelesaian masalah ini," pungkasnya.

Bencana lumpur Lapindo yang terjadi sejak 2006 hingga kini masih menyisakan persoalan. Tanggul penahan yang kritis dan pemangkasan anggaran menjadi dua masalah utama yang harus segera diatasi. Jika tidak, risiko melubernya lumpur dan mengganggu jalur transportasi nasional akan semakin nyata. Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari jalan keluar sebelum situasi benar-benar di luar kendali.