Bandung Mempersiapkan 20 Kolam Retensi untuk Atasi Banjir

Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya mengatasi banjir di wilayahnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) telah memetakan pemicu banjir di Cekungan Bandung, di antaranya berkurangnya daerah resapan di hulu serta alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertanian dan permukiman.

Kepala DPUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa, menjelaskan bahwa kondisi lahan kritis di hulu mempercepat laju air menuju wilayah bawah. Ia menambahkan, "Kondisi lahan kritis di hulu telah mempercepat laju air menuju wilayah bawah." Penyempitan sungai akibat penumpukan sampah, limbah industri, dan air limbah domestik atau grey water juga memperparah situasi.

"Iya memang kan karakteristik geografis kita menyerupai mangkuk seluas 1.800 kilometer persegi yang dikelilingi pegunungan. Terus air dari gunung semuanya bermuara ke pusat cekungan melalui sungai Citarum, namun sulit mengalir keluar sehingga memicu genangan di bagian tengah dan selatan," ujar Zeis saat ditemui di Soreang, Selasa (28 April 2026).

Zeis mengungkapkan pergeseran masif lahan pertanian seluas 942,68 hektare yang kini berubah menjadi bangunan. Data tersebut berasal dari analisis guna lahan dalam satu dekade terakhir. Ia menambahkan, "Kita lihat di Kecamatan Cimenyan, lahan permukiman bertambah hingga 584,90 hektare, yang berbanding lurus dengan menyusutnya lahan pertanian sebesar 582,4 hektare." Di Cilengkrang pula teramati penambahan luas permukiman mencapai 321,03 hektare.

Perubahan ini berdampak pada potensi genangan banjir yang kerap terjadi dengan luas 10.140 hektare, tersebar di sebanyak 19 kecamatan. "Kerawanan banjir itu biasanya di Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang. Namun limpasan genangan air juga kerap menggenang Majalaya, Rancaekek, Cikancung, Margahayu Kopo," jelasnya.

Secara topografi, Zeis menyoroti perbedaan elevasi yang sangat kontras di Kabupaten Bandung. "Kecamatan Kertasari berada di titik tertinggi dengan 1.512 meter di atas permukaan laut (MDPL). Sementara wilayah seperti Baleendah dan Dayeuhkolot berada di titik terendah yakni 664 MDPL," ucapnya.

Untuk menanggulangi banjir, pemerintah telah menyiapkan skema intervensi melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. 20 proyek baru berupa kolam retensi dan polder air akan digarap. Berikut daftar infrastruktur yang direncanakan:

• Kolam Retensi Cilampeni
• Kolam Retensi Citarik
• Kolam Retensi CPI
• Kolam Retensi Hilir Situ Burung
• Kolam Retensi Jelekong
• Kolam Retensi Kopo
• Kolam Retensi Manjabal
• Kolam Retensi Teras Ciwidey
• Kolam Retensi Cikasungka
• Kolam Retensi Kedaleman
• Kolam Retensi Sukamanah
• Kolam Retensi Tegalluar
• Kolam Retensi Balekembang
• Kolam Retensi Cidawolong
• Kolam Retensi Pangkalan
• Kolam Retensi Ciparay
• Polder Cigede
• Polder Ciputat
• Polder Tegalluar
• Polder TOD Tegalluar

"Sebanyak 20 infrastruktur pengendali banjir telah masuk dalam perencanaan. Atas arahan Pak Bupati, kami terus intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Misalnya, dalam dua bulan ini, kami sudah dua kali bertemu Pak Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo," ungkap Zeis.

Zeis mengaku telah membebaskan lahan dari sebagian titik tersebut. Setelah itu pihaknya tinggal mengupayakan mengusulkan ke pemerintah pusat atau provinsi untuk mengucurkan anggaran pembangunan kolam retensi atau polder di titik tersebut.

Perencanaan titik sejumlah infrastruktur pengendali banjir itu berdasarkan kajian. Terus mengacu pada potensi bencana di Kabupaten Bandung yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2024-2044.

Di Kabupaten Bandung sudah ada 11 infrastruktur pengendali banjir eksisting, di antaranya:

• Kolam Retensi Cieunteung
• Kolam Retensi Andir
• Polder Bojong Citepus
• Polder Citepus
• Polder Parung Halang
• Polder Cisangkuy
• Polder Cijambe Barat
• Polder Cijambe Timur
• Polder Cikapundung
• Polder Cipalasari
• Polder Cigede

"Jadi memang perlu banyak infrastruktur pengendali banjir. Selain yang tertera dalam perencanaan, terdapat Perda Kabupaten Bandung yang mengamanatkan pengembang memfungsikan 10 persen dari total luas lahan untuk tempat penampungan air, seperti di kawasan Tegalluar," pungkasnya.

Dengan banyaknya perubahan lahan dan potensi genangan yang meluas, upaya pembangunan kolam retensi dan polder menjadi langkah penting. Pemerintah Kabupaten Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menyiapkan anggaran untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.