Bandung Siapkan Mesin Insinerator 5 Ton/Jam untuk TPS Ciwastra

Bandung, 4 Juni 2026 – Pemerintah Kota Bandung kembali memikirkan cara mengatasi masalah sampah yang menumpuk di beberapa Tempat Penampungan Sampah (TPS). Setelah permintaan status darurat ditolak, pemkot berusaha mencari solusi praktis di lapangan.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto, penumpukan sampah di kelima TPS—Ciwastra, Batununggal, Kopo Elos, Dago Elos, dan Babakan Siliwangi—diperkirakan mencapai 1.200 ton sejak libur panjang Hari Raya Idul Adha. Secara keseluruhan, pemkot menilai masih ada 2.800 ton sampah yang belum terkelola. Namun, angka ini berubah drastis ketika data terbaru menunjukkan di TPS Ciwastra saja tumpukan sampah mencapai 900 ton.

“Yang kita perkirakan cuman 700, ternyata sudah mendekati 900 ton. Jadi cukup berat dibandingkan dengan volume nampaknya di lapangan,” kata Darto saat berbincang dengan detikJabar, Kamis (4 Juni 2026).

Penumpukan di TPS Ciwastra kemudian mendapat intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proses pembersihan dan pengangkutan sampah secara bertahap dimulai, namun kemudian ditunda sementara. Sebagai solusi, TNI AD akan membangun mesin insinerator di TPS Ciwastra. Targetnya, mesin tersebut bisa mengolah 5 ton per jam. “Artinya kalau beroperasi 8 jam kan itu bisa mencapai 40 ton per hari. Nah, data dari dua kecamatan itu kelihatannya akan terselesaikan. Karena sampah di TPS Ciwastra itu dari Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Buahbatu,” ungkapnya.

DLH Kota Bandung juga menargetkan pembangunan mesin pengolah sampah dengan kapasitas 50 ton per hari. Dengan demikian, Darto menyatakan bahwa masalah sampah di dua kecamatan tersebut pun dapat terselesaikan. “Karena dua kecamatan itu potensi timbulannya teh 52 dan 63 ton per hari kalau enggak salah. Potensi, yah. Jadi kemungkinannya akan teratasilah dua kecamatan itu gitu,” tuturnya.

Selanjutnya, DLH menargetkan empat kecamatan di Kota Bandung sebagai percontohan pengolahan sampah organik. Kecamatan yang dipilih adalah Buahbatu, Rancasari, Bandung Wetan, dan Arcamanik. Keempat wilayah ini dipilih karena karakteristik permukiman padat penduduk. “Sampah di Kota Bandung itu 40,7 persen merupakan sampah organik,” kata Darto. “Mengingat kemungkinan darurat ini ada kan, saya sudah ke empat kecamatan. Untuk apa? Untuk memberikan target-target keras kepada kewilayahan agar mereka sanggup mengolah sampah organiknya saja. Yang anorganik diselesaikan oleh DLH lewat teknologi yang khusus, gitu loh caranya,” tambahnya.

“Kan rata-rata sampah organik kita itu 40,70 persen, sisanya sampah anorganik. Nah 40,70 persen sampah organik ini harus diselesaikan di hulu. Lemarin kita sudah memberikan simulasi, kita sudah memberikan angka kepada 4 kecamatan itu teh. Kita sudah menyampaikan kemarin perhitungan‑perhitungan itu,” beritahunya. Jika keempat kecamatan dapat signifikan dalam pengolahan sampah organik, sistem serupa akan direplikasi ke wilayah lain. Darto menegaskan, “Targetnya supaya penanganan sampah, terutama organik, bisa selesai di hulu, tepatnya di rumah tangga.”

“Kecamatan lain akan menyusul, rasanya membuat piloting di 4 kecamatan itu cukup untuk uji coba. Kalau ini berjalan tinggal dicopy paste ke yang lain,” pungkasnya.

Pengelolaan sampah di Kota Bandung kini menitikberatkan pada solusi berbasis teknologi dan kolaborasi antarwilayah. Dengan mesin insinerator dan pengolahan organik yang terencana, pemerintah berharap dapat mengurangi tumpukan sampah yang menumpuk di TPS. Selain itu, penetapan target harian bagi setiap kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.