Bandung Zoo Gagal Temukan Pengelola, Hanya 4 Lembaga Minat

Bandung Zoo masih belum menemukan pengelola yang sesuai, meski sudah diundang 85 lembaga konservasi. Proses kerjasama pengelolaan kebun binatang ini masih jauh dari harapan, karena minat lembaga yang berminat masih sangat sedikit.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengundang 85 lembaga konservasi untuk mengelola Bandung Zoo beberapa hari yang lalu. Namun, ia mengakui bahwa jumlah lembaga yang menandai minat masih jauh dari target. “Ya, 85, tapi belum semuanya kembali ke kita. Yang ngasih sinyal sih saya lihat baru sekitar 4 ya,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 30 April 2026.

Farhan menyatakan bahwa Pemkot Bandung terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi menargetkan proses lelang selesai pada 5 Mei 2026. “Pak Gubernur sudah menyatakan Kalau sampai tanggal 5 Mei tidak berhasil lelang, maka akan diambil alih pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Sekarang kita siapkan semua skenario, kalau memang ada pemenang lelang apa yang kita lakukan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa syarat yang ditentukan untuk calon pengelola Bandung Zoo memang ketat. “Kalau proses seleksi, sekarang kita masih terima pendaftaran. Karena syaratnya kan ketat pisan, dan tidak semua lembaga konservasi menyanggupi itu. Makanya, ini yang sedang kita hadapi. Tapi, saya gini, pada dasarnya berbagai macam opsi sedang kita siapkan, dan semuanya sedang dilakukan langkah-langkah antisipasinya,” ujarnya.

Jika semua rencana tidak berjalan, Farhan akan mencoba mengajukan perpanjangan tenggat waktu ke pemerintah pusat. Namun ia menegaskan bahwa kesehatan satwa di Bandung Zoo tetap menjadi perhatian utama. “Ini memang kita juga mengajukan perpanjangan deadline ke pemerintah pusat, supaya bisa diperpanjang satu bulan lagi setelah tanggal 6 ini. Tapi yang pasti, saat ini DKPP dan Dinas Kehutanan Jabar bekerja sama dengan lembaga internasional Vantara untuk animal welfare, terutama obat-obatan,” pungkasnya.

Proses ini menuntut koordinasi intensif antara pemerintah kota dan provinsi, serta ketatnya persyaratan membuat jumlah lembaga yang bersedia menjadi sangat terbatas. Pemerintah masih menunggu keputusan akhir, sementara upaya menjaga kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas.