BNPB Bentuk Forum Mitigasi 20 Tahun Tsunami Pangandaran

Ombak di Pantai Barat Pangandaran terus berdebur. Angin sejuknya memang menyenangkan wisatawan. Tapi di balik itu, ada kenangan pahit yang tak terlupakan. Dua puluh tahun lalu, tepatnya pada 17 Juli 2006, tsunami menerjang daerah ini.

Di atas pasir yang menjadi saksi bisu peristiwa itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah baru. Mereka membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Pangandaran. Tujuannya jelas: memperkuat pertahanan masyarakat terhadap bencana alam.

Pembentukan forum ini bukan sekadar acara seremonial. Kegiatannya berlangsung selama dua hari. Berbagai unsur pentahelix terlibat di dalamnya. Di balik edukasi kebencanaan yang diberikan, ada misi besar untuk membangun kesiapsiagaan di sepanjang garis pesisir yang rawan.

Iis Yulianti, Koordinator Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentahelix BNPB, mengatakan bahwa FPRB adalah langkah strategis. Tujuannya mencetak masyarakat yang tidak hanya waspada, tapi juga tangguh. "Di Indonesia saat ini telah terbentuk 25 Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat provinsi dan sekitar 50 forum di tingkat kabupaten/kota. Mari kita bersama-sama membangun ketangguhan, karena hampir semua ancaman bencana ada di Indonesia, termasuk di Pangandaran," ujar Iis pada Selasa, 14 Juli 2026.

Pangandaran punya ikatan emosional yang kuat dengan bencana. Tragedi tsunami 2006 yang menyapu pesisir selatan menjadi alasan kuat mengapa daerah ini harus punya sistem mitigasi yang lebih baik. Pengalaman pahit dua dekade lalu itu kini dipakai sebagai bahan bakar untuk memperkuat perlindungan bagi generasi mendatang.

"Peristiwa tsunami 2006 harus menjadi pembelajaran. Tujuan dibentuknya FPRB adalah agar pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting demi masa depan dan keselamatan anak cucu kita," ucap Iis.

Iis menyadari betul bahwa luka dan dampak ekonomi akibat bencana besar tidak akan hilang dalam semalam. Pemulihan total membutuhkan napas panjang dan komitmen yang tidak terputus dari semua elemen. "Butuh waktu puluhan tahun untuk benar-benar pulih setelah diterjang bencana. Karena itu, setelah kepengurusan FPRB terbentuk, kami berharap forum ini segera menyusun rencana kerja yang konkret dan berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah pusat. Baginya, ketangguhan sebuah daerah diuji saat semua pihak mampu berdiri bahu-membahu sebelum dan saat bencana melanda. "Ketika bencana terjadi, semua pihak selalu bahu-membahu. Itulah kekuatan kita dalam penanggulangan bencana," ujarnya.

Secara geografis, Pangandaran memang berada dalam garis risiko yang tinggi. Ancaman datang dari berbagai arah. Mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga abrasi yang perlahan mengikis daratan. Bisa dikatakan, wilayah ini adalah "laboratorium" bencana alam.

Hanya satu bencana yang tidak menghantui wilayah ini, yakni letusan gunung berapi. Selebihnya, masyarakat harus siap berdampingan dengan potensi risiko lainnya. "Risiko bencana di Pangandaran sangat banyak. Karena itu kita harus selalu waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat," kata Dodo.

Kehadiran FPRB diharapkan menjadi motor inovasi yang menggerakkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari akademisi hingga pelaku usaha dan media, semuanya kini memiliki wadah untuk menyatukan kekuatan. Tujuannya mempercepat penanganan bencana di bumi Pangandaran. "Dengan adanya FPRB, kami berharap upaya mitigasi, edukasi, dan penanggulangan bencana di Pangandaran dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Dua dekade setelah tsunami, Pangandaran masih membangun kembali ketangguhannya. Bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga kesadaran dan kesiapan warganya. Forum FPRB ini adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya tahu tentang bencana, tapi juga tahu cara menghadapinya. Pengalaman pahit 2006 menjadi pelajaran berharga yang terus diingat dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah ke depan. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan risiko bencana bisa diminimalkan dan masyarakat bisa hidup lebih aman di daerah yang rawan ini.