Cimahi Usulkan 'Akupunktur Policy' Bantu Atasi Beban Fiskal

Di tengah tekanan disiplin fiskal yang diberlakukan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Cimahi berusaha menjaga momentum pembangunan. Langkah ini muncul di saat pemerintah daerah di Indonesia diharuskan menyeimbangkan antara realisasi program dan keterbatasan anggaran.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengemukakan gagasan baru yang ia sebut Akupunktur Policy. Ia menegaskan, “Disiplin fiskal ini tidak boleh menjadi penghambat. Akhirnya pemerintah daerah kan harus berpikir menemukan cara yang lebih tepat, efektif, dan presisi agar PSN berjalan dan pembangunan daerah tidak berhenti,” ujar Adhitia Yudisthira saat dikonfirmasi, Rabu (20 Mei 2026).

Gagasan tersebut langsung disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI. Dudung Abdurachman. Adhitia mengaku telah dipanggil beberapa kali oleh Dudung untuk membahas tantangan di daerah yang terjadi saat ini. Momen tersebut menjadi ajang bagi Adhitia menyampaikan aspirasi serta berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menurutnya, KSP akan memegang peran sebagai “akupunkturis kebijakan”. Ia menjelaskan, “Jadi nantinya KSP punya peran strategis mengidentifikasi titik-titik bottleneck dalam pembangunan daerah dan memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” kata Adhitia.

Konsep Akupunktur Policy difokuskan pada titik masalah utama. Intervensi yang tepat pada titik masalah secara tepat, dapat menjadi jalan keluar bagi hambatan implementasi kebijakan di daerah tanpa menambah beban fiskal yang besar. Ia menekankan, “Harapannya, KSP dapat menjadi ruang solusi bagi persoalan daerah, sehingga berbagai bottleneck kebijakan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambah Adhitia.

Ia berharap pendekatan ini dapat direplikasi oleh daerah‑daerah lain di Indonesia. Dengan begitu, sinergi pusat dan daerah dapat semakin kuat dalam menyukseskan program pembangunan nasional. “Pada akhirnya, tujuan kita sama yakni menyukseskan PSN sekaligus memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Adhitia.

Gagasan ini menyoroti pentingnya intervensi kebijakan yang terfokus dan presisi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meski fiskal terbatas, pemerintah daerah masih dapat memajukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan secara tepat sasaran.