DPRD Bandung Tegaskan Efisiensi Belanja Pegawai APBD 2026

DPRD Kota Bandung menyoroti kondisi APBD 2026 pada pertemuan terakhir. Walaupun menegaskan dukungan terhadap kebijakan efisiensi, lembaga legislatif menuntut agar program prioritas tidak terhambat oleh masalah anggaran.

Ketua DPRD, Asep Mulyadi, mengungkapkan bahwa belanja pegawai Pemkot Bandung masih berada di bawah 30 persen. Ia mengapresiasi kebijakan tersebut karena selaras dengan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. “Belanja pegawai Kota Bandung masih di bawah 30 persen. Saya yakin dengan upaya upaya sekarang ini seperti efisien dan yang paling penting kan peningkatan produktivitas,” katanya, Selasa, 14 April 2026.

“Supaya dari sisi biaya sesuai arahan dalam undang-undang, dan dari segi produktivitas kerja lebih baik, saya kira bisa,” ungkap politikus PKS yang akrab disapa Kang Asmul tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu dapat ditaati oleh Pemkot Bandung. “Saya yakin dengan upaya upaya sekarang ini seperti efisien dan yang paling penting kan peningkatan produktivitas supaya dari sisi biaya sesuai arahan dalam undang-undang, dan dari segi produktivitas kerja lebih baik, saya kira bisa,” jelasnya.

Selama diskusi, Kang Asmul menyinggung kebutuhan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyatakan bahwa Kota Bandung masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan sektor lainnya. “Memang saya juga masih dapat laporan guru-guru masih kurang segala macam, belum lagi di instansi-instansi lain masih ada kekurangan. Jadi memang harus puter otak pemerintah, agar bisa tetap mengikuti undang-undang dan juga pegawai yang kebutuhannya memang mendesak itu juga harus dilakukan,” terangnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya mendorong Pemkot Bandung melakukan sejumlah upaya, salah satunya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat potensinya yang masih cukup besar. “Pemerintah harus puter otak. PAD harus ditingkatkan, potensinya PAD masih ada. Pertama, wisata Bandung banyak sekali, artinya ketika wisatawan datang banyak berarti potensi dari hotel ada,” ujarnya. “Kalau hotel, orang nginep kemudian pergi ke luar, ok lah. Tapi kalau makan biasanya masih di Kota Bandung, artinya resto juga ada potensi, lalu hibhran” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. “Saya selalu menekankan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. Berarti apa yang tidak membebani masyarakat? Perpindahan orang dari satu tempat ke tenpat lain, itu tidak terasa dan bisa jadi potensi,” pungkasnya.

Dalam keseluruhan pertemuan, DPRD menekankan pentingnya efisiensi belanja pegawai dan peningkatan produktivitas kerja. Sementara itu, upaya penguatan SDM melalui rekrutmen ASN dan pengembangan PAD menjadi fokus utama, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan publik tanpa menambah beban biaya bagi warga.