DPRD Jawa Barat Perkuat Kepercayaan lewat Posyandu Rumah

Iwan Suryawan, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, menegaskan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap anggota dewan bukanlah hal baru. Ia menganggap situasi tersebut bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dihadapi secara langsung dengan hadir di tengah masyarakat.

“Masyarakat itu melihat anggota dewan ketidakpercayaannya lebih. Saya ingin menjawab keraguan masyarakat itu, itu bagi saya tantangan yang harus dijawab benar nggak kalau sudah jadi lupa,” ujar Iwan saat berbincang pada Kamis 30 April 2026.

Menurutnya, cara paling sederhana sekaligus paling efektif adalah tetap dekat dengan warga. Bukan sekadar seremonial, tapi benar-benar hadir, mendengar, dan berinteraksi setiap hari. “Kami punya keinginan besar dan kewajiban untuk bertemu masyarakat dan inilah tantangannya, makanya berupaya kami untuk terus interaksi perkara bisa memenuhi kebutuhan mereka itu proses. Tapi bahwa kita berupaya balik lagi ke masyarakat, itu saja hari-harinya,” tambahnya.

Inisiatif ini ia wujudkan di rumahnya sendiri di Bogor, Jawa Barat. Teras rumahnya tidak hanya menjadi ruang pribadi, melainkan dibuka untuk aktivitas warga. Rumah tersebut juga menjadi ruang sosial tempat warga berkumpul dan saling membantu.

“Rumah saya di halaman dijadikan posyandu. Terbuka dan tiap bulan posyandu anggrek di RW 10 di teras rumah. Biasa buat kumpul warga, di rumah juga ada karung beras kalau perlu tinggal ambil. Jadi tempat kontrol lansia, warga yang butuh kebutuhan,” ungkap Iwan.

Ia menegaskan bahwa membangun kepercayaan tidak bisa instan. Kuncinya ada pada komunikasi yang terus dijaga dan keterbukaan terhadap masyarakat. “Di sini yang paling penting membangun komunikasi dan kepercayaan. Ini yang harus diberikan edukasi ke masyarakat setidaknya apa yang disampaikan itu benar. Kalau ini terputus muncul ketidakpercayaan,” tegasnya.

Untuk memperkuat transparansi, Iwan menekankan bahwa fungsi DPRD harus lebih terasa di masyarakat, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga penyampaian hasil kerja yang jelas. “Makanya kami di DPRD dibuat program yang lebih banyak bertemu masyarakat untuk menyampaikan hasil kerja ke masyarakat,” katanya.

Ia menilai komunikasi dua arah menjadi fondasi penting agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan warga. “Banyak program yang di masyarakat perlu pencerahan sekaligus kita menyerap aspirasi agar kita diskusi dengan pemerintah betul dari hasil masyarakat, lebih enak. Jadi tindaklanjutnya betul sesuai sasaran,” jelasnya.

Menutup pembicaraan, Iwan menegaskan bahwa peran DPRD adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Transparansi pun menjadi hal yang tak bisa ditawar. “Ini yang harus dibangun karena sumber kegiatan ada di masyarakat dan sumber kebijakan di eksekutif. Jadi anggaran tepat, kebijakan tepat meskipun bukan berarti tanpa kritik. Anggaran juga gak bisa disembunyikan, ketahuan bahkan bisa dicek di lapangan,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang bersifat langsung dan terbuka, Iwan berharap kepercayaan publik dapat terbangun kembali. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus dapat dilihat dan dipahami oleh warga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Keterbukaan, komunikasi, dan partisipasi aktif menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang lebih baik antara DPRD dan masyarakat.