DPRD Kritik Plaza Gedung Sate, Fokus Kebutuhan Dasar

Rencana pemerintah provinsi Jawa Barat menata kawasan Gedung Sate dengan menambahkan plaza terintegrasi yang akan terhubung ke Lapangan Gasibu menimbulkan perdebatan publik. Proyek ini memiliki estimasi biaya Rp15,82 miliar dan dianggap perlu dievaluasi ulang dari perspektif prioritas kebutuhan masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrat Ronny Hermawan menilai rencana tersebut tampak kurang tepat, mengingat kondisi kawasan masih baik dan belum lama direnovasi. Ia menyatakan, “Ironis juga sih. Masih bagus kondisinya dan belum lama renovasi Gedung Sate dan Plaza Gasibu waktu Gubernur Ridwan Kamil ya,” pada hari 14 April 2026.

Ronny menyoroti bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat belum terpenuhi secara optimal, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia mengatakan, “Di saat kebutuhan dasar warga Jawa Barat untuk kesehatan masih kurang, sekolah menengah juga kurang, lulusan SMP tertampung masih jomplang antara lulusan SMP dan daya tampung SMA dan SMK negeri.”

Selain itu, ia menekankan minimnya alokasi anggaran untuk kebudayaan dibandingkan dengan proyek penataan kawasan tersebut. Sebagai anggota Pansus Budaya, ia menegaskan, “Anggaran penataan situs budaya cuma Rp150 juta lebih untuk 50 lokasi.”

Menurut Ronny, kebijakan ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah: memilih antara memperkuat citra pusat pemerintahan atau menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menambahkan, “Jadi semua kembali pada kebijakan Gubernur yang bisa memilih antara realita dua kebutuhan yang saat ini sedang disorot masyarakat.”

Ia menjelaskan dua pilihan tersebut: satu menata pusat pemerintahan untuk meningkatkan wibawa dan kebutuhan seremonial, satu lagi menanggapi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan penataan wilayah kumuh. “Jadi jangan juga kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, banjir, soal sampah dan lain-lain itu ketinggalan,” pungkasnya.

Walaupun DPRD tidak dapat menolak kebijakan tersebut secara langsung, Ronny berharap pemerintah dapat mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan prioritas lainnya. Ia menekankan, “DPRD tidak bisa juga menolak iya kan, kalau memang itu dilaksanakan semoga pak gubernur bisa mencari sumber dana tambahan sehingga dua kebutuhan ini bisa berjalan beriringan.”

Proyek penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu menandai upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan citra kota. Namun, kritik dari DPRD menyoroti pentingnya menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.