Govt Pertimbangkan WFH Satu Hari Mingguan untuk Hemat BBM
Gambar atau konten salah?
Work from home (WFH) sedang dipertimbangkan pemerintah untuk satu hari per minggu guna menghemat BBM. Kebijakan ini akan berlaku bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta, seiring upaya menanggulangi ketidakpastian pasokan minyak akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH,” kata Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21 Maret 2026).
Purbaya mengusulkan agar hari WFH diatur pada setiap Jumat. “Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit,” tutur Purbaya.
Ia menilai WFH dapat menekan konsumsi BBM sekitar 20 % bila diterapkan setelah libur Lebaran. “Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20% kira-kira,” ucap Purbaya.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan masih ada kajian teknis terkait pelaksanaan WFH. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” terang Airlangga dalam keterangan tertulisnya.
Airlangga menegaskan potensi penghematan signifikan. “Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah akan menambah volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan meninjau kebijakan pajak ekspor batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai upaya efisiensi di tengah harga minyak tinggi, dengan tugas diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara.
Inisiatif WFH dan langkah-langkah energi lainnya menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan menanggulangi dampak ekonomi dari ketidakpastian pasokan minyak global.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
