Gubernur Jabar Dorong Potong Anggaran, Fokus Infrastruktur

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi anggaran setelah melaksanakan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah di Gedung Sate. Ia menekan agar dana infrastruktur dapat dipersiapkan secara maksimal.

Selama acara, Dedi menyoroti suasana Lebaran 2026 di Jawa Barat: riang, penuh kasih, namun juga momen yang mengingatkan pada kesalahan dan kehilangan. Dari situ, ia menyatakan bahwa anggaran yang disediakan kepada publik masih jauh dari optimal.

Menurutnya, porsi anggaran untuk publik harus lebih besar dibandingkan dengan anggaran operasional bagi penyelenggara negara. Saat ini angkanya berada di kisaran 30 persen, namun ia berharap bisa turun menjadi 20 persen. Ini akan memberi ruang bagi pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar di seluruh wilayah.

Dedi membandingkan sistem keuangan negara Indonesia dengan negara Islam yang sebagian pendapatan berasal dari zakat. Ia menilai bahwa beban pungutan masyarakat terlalu banyak, sehingga kemajuan tertunda.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen menjalankan opsi pengalokasian ini selama masa kepemimpinannya. Hasil awal sudah terlihat: realokasi anggaran menjadi lebih jelas, transparan, dan terarah.

Ke depan, Dedi menargetkan alokasi publik mencapai 80 persen dari total anggaran. Angka tersebut mencerminkan komitmen untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat, sementara anggaran untuk penyelenggara negara dapat ditekan menjadi 25 persen, bahkan idealnya 20 persen.

Rencana ini akan dituangkan dalam RAPBD 2027, yang akan menjadi evaluasi bagi kebijakan pengelolaan anggaran di provinsi.

**Ringkasan**: Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan perlunya menurunkan porsi anggaran untuk penyelenggara negara agar lebih banyak dana tersedia untuk infrastruktur dan kebutuhan publik. Ia menargetkan alokasi publik mencapai 80 persen dan anggaran operasional menurun menjadi 20–25 persen, yang akan direncanakan dalam RAPBD 2027.