Gubernur Jateng Atur Ulang Anggaran 2026 untuk Perbaikan Jalan

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengumumkan akan menyesuaikan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat perbaikan jalan di provinsi. Ia menegaskan bahwa pekerjaan perbaikan jalan masih berlangsung, termasuk di kabupaten Blora yang pernah menjadi sorotan publik.

“Saat ini jalan, kita jalankan. Bahkan September nanti kita ubah terkait dengan anggaran perubahan. Jalan-jalan yang belum maksimal kita maksimalkan,” kata Luthfi ketika ditemui wartawan di Semarang pada 04 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa ruas jalan yang belum dalam kondisi baik akan menjadi prioritas dalam perubahan anggaran.

Luthfi menjelaskan bahwa Pemprov Jateng sudah mengalokasikan dana besar untuk penanganan jalan di Blora. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 75 miliar, terbagi menjadi Rp 45 miliar untuk jalan provinsi dan Rp 30 miliar untuk jalan kabupaten/kota. “Kalau masih ada lubang-lubang harus kita rekonstruksi kembali,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan tentang ruas jalan selain Cepu-Randublatung yang menjadi prioritas, Luthfi menyatakan masih banyak jalan yang memerlukan perhatian. “Banyak. Tapi prinsipnya itu menjadi prioritas kita,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa anggaran perbaikan jalan mengalami penurunan, sehingga Pemprov Jateng akan melakukan penyesuaian pada beberapa pos anggaran dalam APBD Perubahan. “Makanya itu nanti ada perubahan, nanti kita rubah pokir-pokir (pokok pikiran) dan lain sebagainya, kita revitalisasi,” tambahnya.

Luthfi juga menyatakan akan melakukan evaluasi kondisi jalan kembali di musim kemarau. Hal ini karena kerusakan jalan meningkat setelah musim hujan yang berlangsung cukup lama. “Musim penghujan kita itu panjang sekali. Hari ini sudah mulai musim kering, maka kita harus cek lagi,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa dinas telah mengadakan rapat untuk menilai jalan yang belum mantap atau rusak berat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (DPUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengakui penurunan signifikan anggaran dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 1 triliun. Anggaran saat ini sekitar Rp 320 miliar untuk penanganan jalan berlubang di seluruh balai. “Makanya sekarang rada bingung tapi ya pokoknya kita jalankan seoptimal mungkin,” kata Henggar di kantor DPU BMCK Jateng pada 27 Februari 2026.

Henggar menjelaskan bahwa anggaran tersebut masuk kategori mandatory spending yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan harus dialokasikan untuk perbaikan jalan. “Pokoknya anggaran itu dari APBD. Menurun karena transfer ke daerah juga berkurang. Tapi ya pokoknya kita jalankan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Meski begitu, ia menyebut tingkat kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah sudah mencapai 94 persen dari total panjang 2.440,1 kilometer. Dengan demikian, beban perbaikan jalan tidak seberat sebelumnya. “Yang paling sering merusak itu (truk) ODOL (over dimension over loading). Tapi sekarang juga banyak drainase ditutup bangunan, akhirnya air lewat jalan dan bikin aspal cepat rusak,” ungkapnya.

Menanggapi banyaknya ruas jalan yang aspalnya rusak akibat tergenang hujan, Henggar menyarankan perbaikan menggunakan beton sebagai solusi. Namun, beton memakan anggaran tiga kali lebih banyak dibanding aspal. “Kalau sering terendam, paling efektif pakai beton. Tapi anggarannya lebih tinggi, bisa tiga kali lipat dibanding aspal. Misa Rp 75 miliar awalnya bisa untuk 4 kilometer aspal. Tapi jadi cuma cukup sekitar 850 meter kau beton,” tuturnya.

Walaupun menghadapi keterbatasan anggaran, Henggar memastikan pihaknya tetap berupaya maksimal agar jalan provinsi aman dan nyaman dilalui pemudik. “Prinsipnya pokoknya sing penting jalani. Sing penting nanti Lebaran lah mungkin. Insyaallah kalau saya punya pasang target 2 minggu sebelum lebaran tak suruh selesai,” pungkasnya.

Perubahan alokasi anggaran ini menandai upaya pemerintah provinsi untuk menyesuaikan prioritas dan sumber daya dalam menghadapi tantangan perbaikan jalan. Dengan meninjau kembali pos-pos anggaran dan memanfaatkan material yang lebih tahan lama, pemerintah berharap dapat memperpanjang umur jalan serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.