Gubernur Jateng Fokus Jalan Rusak Pasca Hujan Panjang

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi membuka Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Boyolali pada Selasa, 02 Juni 2026. Acara ini dihadiri oleh pejabat daerah dan perwakilan masyarakat. Fokus utama adalah memeriksa kondisi jalan di seluruh provinsi, khususnya setelah musim hujan panjang yang menimbulkan banyak kerusakan.

Selama sambutannya, Luthfi menyoroti masalah infrastruktur jalan yang rusak parah hingga ringan. Ia mengingatkan bahwa warga telah mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan menanam pohon pisang di jalan. “Begitu masa hujan sudah mau habis, sekarang adalah masa mongso ketiga (musim kemarau), maka tolong lakukan review terkait jalanmu yang rusak berat mana. yang rusak ringan mana, provinsi mana, usulan kabupaten/kota mana, untuk pemerintah pusat mana. Dan ternyata sudah ketemu. Semuanya sudah dipetakan dan semuanya mendapatkan bagian daripada pembangunan jalan di wilayah kita,” tegas Luthfi di Pendopo Gedhe Pemkab Boyolali.

Gubernur menekankan perlunya mitigasi segera, terutama untuk jalan-jalan yang telah mengalami kerusakan berat. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jateng untuk mempercepat perbaikan. “Kawal kalau itu memang ide dari pusat. Bahkan semuanya sudah kita petakan dengan clear and clean,” ujarnya.

Menurut Luthfi, kurangnya komunikasi menjadi penyebab utama warga belum menerima informasi tentang perbaikan jalan. Ia mengkritik aksi viral menanam pohon pisang sebagai reaksi masyarakat. “Masalah masyarakat memviralkan itu adalah hak bagi mereka untuk apa? Koreksi kepada Dinas kita untuk melakukan. Ternyata sudah dilelang, ternyata sudah ada anggarannya. Hanya kurang komunikasi. Akhirnya opo? Ono sing nandur pisang. Loh, iki piye to ki. Nggak apa-apa, itu adalah koreksi untuk kita, dan ini menjadi warning kepada seluruh pejabat publik. Tidak hanya saya sebagai gubernur, para bupati, wali kota, untuk ikut apa? Sense of crisis terkait dengan infrastruktur yang hari ini mongso ketigo,” lanjutnya.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan provinsi harus mengikuti pedoman yang jelas. Ia mengingatkan pentingnya integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat desa. “Bapak Ibu sekalian, kita membangun suatu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mempunyai takaran. Ora ngawur. Ora sak deg sak nyet, ora sak karepe dewe, ora perlu enggak boleh nggeladrah. Tetapi kita harus mempunyai patokan berjenjang berlanjut dan berkelanjutan. Dari mulai integrasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota kita bahkan sampai ke tengah desa,” jelasnya.

Untuk menegaskan peran gubernur, Luthfi mengutip UU Nomor 23 tahun 2024 dan perubahan UU Nomor 9 tahun 2015. Ia menjelaskan bahwa tugas gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat, melakukan koordinasi, dan pengawasan. Semua kebijakan harus selaras dengan kebijakan pusat, sehingga RPJM Nasional dipecah menjadi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota.

Musim hujan panjang telah menyebabkan banyak jalan di Jawa Tengah mengalami kerusakan. Luthfi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dibuka kembali setelah rapat dengan DPUPR. “Masa hujan yang panjang, lanjutnya, membuat jalan di wilayah Jawa Tengah banyak yang mengalami kerusakan. Sehingga pembangunan infrastruktur dibuka kembali. Pihaknya sudah menggelar rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR).” Ia menambahkan, “Masa hujan yang panjang. Musuhe dalan (jalan) kita itu hancur itu karena hujan. Maka yang kita lakukan adalah hari ini kita merapatkan barisan, infrastrukturnya kita buka kembali. Kemarin saya sudah rapat dengan Dinas PUPR,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti alokasi dana. Ia mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan jalan provinsi pada tahun 2026 sebesar Rp 839 miliar, namun pada tahun 2026 ini turun menjadi Rp 300-an miliar. “Mudun (turun). Apakah kita tinggal diam? Tidak. Dengan tekanan fiskal, dengan keterbatasan fiskal di seluruh provinsi, kabupaten/kota, maka kita provinsi, kabupaten/kota berikut sampai perangkatnya harus memitigasi skala prioritas, bahwa infrastruktur yang bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita,” kata Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa arahan tidak boleh dipotong-potong. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pembangunan. “Tolong arahan saya jangan dipotong-potong terus diviralkan. Mengko ora sambung. Biarin orang tidak suka memotong-memotong tetapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati. Menikmati apa? Pemerataan kesempatan terkait dengan pembangunan di wilayah kita, di seluruh kabupaten/kota tanpa tebang pilih. Gitu maksud saya,” sambung dia.

Di sisi lain, warga Kecamatan Randublatung, Blora, mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan aksi grosok dan menanam pohon pisang di ruas jalan Randublatung-Cepu yang masuk jalan provinsi. Aksi ini dilakukan karena warga merasa jalanan rusak dan tidak ada respons cepat dari pemerintah. Mereka menempatkan bebatuan grosok di lubang dan menanam sebatang pohon pisang sepanjang 3 kilometer. Aksi tersebut menyebabkan lalu lintas tersendat.

Sunoto, warga setempat, menjelaskan motivasi aksi tersebut. “Ini uneg-unegnya warga masyarakat Randublatung dikeluarkan dalam aksi ini,” jelas dia kepada awak media, Minggu, 31 Mei 2026.

Peristiwa ini menyoroti ketegangan antara kebutuhan infrastruktur dan respons pemerintah. Gubernur menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dan alokasi dana yang tepat akan menjadi kunci mengatasi masalah jalan. Dengan memanfaatkan data yang telah dipetakan, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan perbaikan jalan yang paling membutuhkan, sehingga masyarakat dapat kembali menikmati jalan yang aman dan terawat.