Herman Suryatman Tekankan Integritas di Seminar DPD KNPI

Hari Jumat, 10 April 2026, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, hadir di seminar DPD Korps Alumni KNPI Jabar yang dipandu KPK. Acara tersebut bertujuan membahas strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di provinsi. Herman menegaskan bahwa integritas pemerintahan tidak dapat ditawar dalam faktor apa pun.

“Kami sangat respect karena salah satu syarat agar pembangunan ini efektif, efisien, dan ujungnya bisa mewujudkan Jabar istimewa, ya kita harus bisa menjaga integritas. Integritas saya kira sesuatu yang tidak bisa ditawar‑tawar lagi, apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi,” kata Herman di Gedung Merdeka Bandung.

Ia mengapresiasi inisiatif DPD Korps Alumni KNPI Jabar yang menggelar diskusi ini. Menurutnya, masyarakat perlu dididik tentang pentingnya menjaga integritas dalam upaya pemberantasan korupsi. “Dengan integritas yang baik, maka kita kedepankan pencegahan dalam korupsi. Karena tidak mungkin orang melakukan korupsi, siapapun, apabila integritasnya baik, apabila integritasnya bagus,” ungkapnya.

Herman menekankan bahwa integritas harus dijalankan secara konsisten di semua 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ia juga menyoroti perlunya komitmen dari masyarakat luas, termasuk dunia usaha. “Dan tentu tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap integritas ini. Paling tidak di awal kepemimpinan Pak Gubernur, sekarang sudah satu tahun, yang mudah‑mudahan kami bisa menjaga terus, termasuk kualitas pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publiknya lebih cepat, lebih ringkas, lebih murah, lebih baik, lebih aman,” tambahnya.

Ia menyebutkan hasil survei penilaian integritas (SPI) Jawa Barat yang mencapai 71,85 poin. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Herman juga menyatakan angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK bagi Pemprov Jawa Barat berada di nilai 87,76. Ia memastikan bahwa capaian tersebut akan terus dijaga dan ditingkatkan untuk memberi pelayanan publik secara maksimal.

Contoh konkret yang ia sebutkan adalah layanan pajak kendaraan bermotor. “Kita lihat misalnya di layanan pajak kendaraan bermotor, ya. Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran bahwa untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak perlu membawa KTP pemilik pertama. Ini kan luar biasa, disambut antusias oleh masyarakat,” ujar Herman.

Ia juga menyinggung situasi di Samsat Kota Bandung. “Bahkan pada saat beberapa hari ternyata masyarakat belum mendapatkan layanan yang baik, langsung viral, dan Pak Gubernur tidak sungkan memberikan tindakan. Salah satunya di Samsat di Kota Bandung, Pak Gubernur memberhentikan sementara. Karena kami harus mendalami lebih jauh, tentu nanti keputusan permanennya ada di Pak Gubernur. Tapi paling tidak ini bukti keseriusan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat menjaga integritas dan kepentingan, termasuk di dalamnya dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, semakin berkualitas,” tuturnya.

Secara keseluruhan, pernyataan Herman menegaskan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap integritas dan pelayanan publik. Ia menyoroti bahwa kecepatan, transparansi, dan kualitas layanan menjadi indikator utama keberhasilan reformasi anti‑korupsi di provinsi tersebut.