Idrus Marham: BoP Indonesia Selaras Kebijakan Bebas Aktif

Di Makassar, pada hari Minggu, 25 Maret 2026, Wakil Ketua DPP Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan pandangannya tentang kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Idrus menilai langkah tersebut tidak menyimpang dari garis kebijakan bebas aktif. Ia berkata, "Pola komunikasi politik luar negeri yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini itu memang agak maju. Agak maju bahwa menurut konstitusi, menurut undang-undang yang ada, itu adalah bebas aktif. Nah bebas aktif ini harus dilihat dalam perspektif dinamis, tidak bisa kita lihat dalam perspektif statis," .

Menurutnya, bebas aktif dinamis tidak bertentangan dengan ideologi, falsafah, dan konstitusi negara. Ia menegaskan bahwa sesuai UUD 1945, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, sehingga penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Idrus menambahkan, "Dan karena itu musuh kita bangsa Indonesia sejak awal adalah kolonialisme dan imperialisme, penjajahan. Kita harus mengedepankan kemerdekaan, menghargai," .

Namun, ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Di sisi lain, Indonesia tetap dapat berkomunikasi dengan negara manapun, termasuk Iran.

Idrus menjelaskan konsep bebas aktif dengan lebih rinci: "Ini semua dalam bebas aktif artinya adalah mengalir tetapi tidak hanyut. Mengalir tapi tidak hanyut artinya berkomunikasi dengan siapa saja tidak hanyut, artinya terkontrol oleh nilai-nilai dasar ideologi, falsafah, dan konstitusi negara. Ada di BOP oke, tetapi bukan berarti ikut begitu saja," .

Ia menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP dapat menyampaikan sikap negara tentang perdamaian di Timur Tengah. Kebijakan ini, menurutnya, sudah dipertimbangkan dengan matang.

Idrus menegaskan, "Dan kita punya keyakinan adalah bahwa Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan sudah diperhitungkan sedemikian rupa, mendasar, prospektif, dan antisipatif," .

Ia mengkritik komunikasi publik para menteri yang belum efektif, sehingga opini publik masih cenderung negatif. Ia menyebut, "Yang disayangkan (Said Didu) adalah implementasinya belum dilakukan secara konkret sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan untuk kemajuan Indonesia," .

Idrus berharap semua menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dapat mengeksekusi kebijakan dengan dasar yang kuat. Ia menegaskan, "Kita ingin menteri-menteri semua seperti itu (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia), karena kebijakannya sudah mendasar, prospektif, dan antisipatif," .

Secara keseluruhan, pernyataan Idrus menyoroti pentingnya kebijakan luar negeri yang fleksibel namun tetap terikat pada nilai-nilai konstitusi, serta menekankan perlunya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan publik agar kebijakan dapat diterapkan secara konkret dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.