Indonesia Koordinasi Diplomasi untuk Pulangkan 9 WNI di Gaza

Bandung – Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi penangkapan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan kemanusiaan di Gaza, Global Sumud Flotilla, oleh Israel. Ia menegaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan mereka.

“Kami melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kecaman. Yang kedua Kementerian Luar Negeri sudah mulai membuka koordinasi dengan jalur‑jalur diplomasi,” ujar Pigai di Bandung, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurutnya, Indonesia tidak dapat secara terbuka menjalin diplomasi dengan Israel. Namun, pemerintah tetap berupaya. “Kementerian HAM kan tidak bisa langsung masuk ke Israel karena tidak ada hubungan diplomatik. Tapi kita juga menggunakan instrumen‑instrumen mekanisme internasional untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kami kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, di mana Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen internasional. Dan itu sudah jalan.”

Masalah lain yang diangkat Pigai adalah posisi Indonesia sebagai Presiden HAM PBB. Ia mengatakan, “Kondisi tersebut belum bisa memberikan solusi secara signifikan, meski sejumlah upaya tetap dilakukan untuk proses pemulangan kesembilan WNI tersebut.”

“Memang Presidensi Dewan HAM itu bersifat independen, orang kita. Tapi begitu dia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dia independen. Jalur itu juga kita manfaatkan, kita pakai untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara,” jelas Pigai.

Ia menegaskan, “Tapi secara pribadi, dia Presiden Dewan HAM PBB, PBB punya. Karena itu ada code of conduct yang menjaga dia tidak boleh melenceng atau melakukan subjektivitas. Tapi, kita menggunakan instrumen karena kita adalah anggota Dewan HAM PBB. Instrumen institusi PBB juga kita gunakan untuk melakukan perlindungan yang pasti terhadap warga Negara Republik Indonesia, khususnya peristiwa yang terjadi di Israel.”

Dengan demikian, Menteri HAM menegaskan bahwa meski tidak ada hubungan diplomatik langsung, Indonesia tetap memanfaatkan mekanisme internasional dan peran PBB untuk memulangkan WNI yang terlibat di Gaza.