Jakarta Rencanakan PJJ 2026 untuk Hemat Energi

Gubernur Jakarta mengumumkan rencana pemerintah akan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi. Rencana ini diharapkan mulai diberlakukan pada April 2026. Saat ini, sistem PJJ masih dalam kajian dan belum ada keputusan akhir.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa kebijakan ini harus mengacu pada data konsumsi energi yang akurat. Ia juga menyebutkan bahwa pengalaman selama pandemi COVID‑19 menjadi referensi penting. “Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno pada Senin, 23 Maret 2026.

Pratikno menambahkan bahwa kebijakan penghematan energi tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Di bidang pendidikan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Pembelajaran tatap muka tetap dipertahankan bila ada praktikum. Pemerintah juga mempertimbangkan isu strategis lain terkait rencana tersebut.

Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi disesuaikan jika sistem belajar dari rumah diterapkan. Pembiayaan akses internet bagi siswa masih memerlukan pembahasan lanjutan. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat energi lintas instansi. Strategi ini diimbangi dengan penguatan platform digital guna menjaga optimalisasi pelayanan publik.

Pratikno menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengkaji pelaksanaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah satu hari setiap pekan. Rencana ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan merupakan antisipasi terhadap potensi penurunan pasokan minyak akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel serta Iran.

Purbaya, seorang pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, mengungkapkan pandangannya setelah salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Jakarta, pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ia berkata, “WFH bagaimana itu kadang‑kadang ada hal‑hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH.” Ia mengusulkan agar kebijakan WFH satu hari dalam seminggu dilaksanakan setiap Jumat. “Jumat kan ditambah Sabtu‑Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit,” tambahnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa aspek teknis pelaksanaan WFH masih dalam kajian. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” tulis Airlangga dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Rencana PJJ dan WFH ini menandai langkah pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dan efisiensi energi. Kebijakan ini menuntut koordinasi yang kuat antar lembaga serta penyesuaian sistem distribusi program sosial. Keputusan akhir masih menunggu evaluasi lebih lanjut, namun potensi dampak positif bagi penghematan energi dan fleksibilitas kerja sudah menjadi fokus utama.