Jawa Barat Rencanakan Jalan Berbayar Setelah Peningkatan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyalakan perbincangan tentang jalan berbayar di provinsi ini. Ide ini bukan hal baru; pada tahun 2018, saat pemerintahan Ahmad Heryawan, gagasan tersebut sudah pernah dikaji. Sekarang, Dedi mengusulkan sistem yang berbeda: hilangkan pajak kendaraan bermotor dan ganti dengan pembayaran berdasarkan penggunaan jalan.

Konsep ini tidak sama dengan rencana sebelumnya yang berfokus pada Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengendalikan kendaraan menuju Jakarta. Dedi menegaskan bahwa sistem baru akan diterapkan hanya setelah kualitas infrastruktur jalan provinsi benar-benar meningkat secara menyeluruh.

Sejarah ERP di Jawa Barat bermula pada 2017, ketika pemerintah provinsi bekerja sama dengan perusahaan asal Swedia, Kapsch TrafficCom. Pilihan lokasi studi awal berada di kawasan Margonda, Kota Depok, karena tingginya arus kendaraan menuju dan dari DKI Jakarta. Sistem ERP dirancang menggunakan gerbang otomatis lengkap dengan kamera dan perangkat pemindai untuk mencatat kendaraan yang melintas, lalu menagihkan tarif secara elektronik. Namun, rencana tersebut batal ketika mendapat penolakan dari Pemerintah Kota Depok.

Setelah hampir satu dekade, Dedi Mulyadi kembali mengemukakan ide serupa. Ia menekankan bahwa jalan provinsi harus memiliki standar pelayanan tinggi terlebih dahulu sebelum masyarakat dibebani sistem jalan berbayar. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan provinsi Jawa Barat yang berkualitas. Satu, jalannya mulus. Dua, memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi oleh CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan,” ungkap Dedi pada Selasa, 12 Mei 2026.

Ia melanjutkan, “Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah. Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, ada mobil pemadam kebakaran, ada ambulans, ada tim paramedis.” Dedi menegaskan bahwa konsep jalan berbayar baru akan diterapkan setelah seluruh fasilitas tersebut benar-benar tersedia.

Jika semua itu tercapai, ia bahkan ingin menghapus sistem pajak kendaraan bermotor yang selama ini berlaku. “Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor. Kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar, jalan tidak digunakan, tidak usah bayar,” jelasnya.

Menurut Dedi, skema tersebut dianggap lebih adil karena masyarakat hanya membayar ketika benar-benar memakai kendaraan dan melintasi jalan yang kualitasnya sudah ditingkatkan pemerintah. “Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Keadilannya terwujud dari satu, seringnya menggunakan jalan sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar,” katanya.

Dedi juga mengusulkan tarif berbeda berdasarkan beban kendaraan. Semakin berat kendaraan yang melintas, maka biaya yang dibayarkan akan semakin tinggi. “Beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya semakin tinggi kewajiban membayarnya,” ujarnya. Menurutnya, pola tersebut bisa mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan kendaraan pribadi dan mengurangi perjalanan yang tidak perlu.

Ia menekankan pentingnya setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan. “Tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua,” ujarnya.

Namun, Dedi menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah provinsi kini menyiapkan tim kajian untuk membedah berbagai aspek teknis maupun dampaknya terhadap masyarakat. “Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan, sekali lagi ini baru gagasan,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, rencana ini menyoroti upaya Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas jalan sambil mengevaluasi sistem pembayaran yang lebih adil bagi pengguna. Dengan menunggu hasil kajian, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap langkah diambil berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat.