Kabupaten Bandung: Perceraian Tertinggi Jawa Barat 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis data perceraian tahun 2025 pada 9 Februari 2026. Menurut data tersebut, Kabupaten Bandung mencatat 7 974 kasus perceraian, menjadi daerah dengan angka tertinggi di provinsi.

Di bawahnya, Indramayu dengan 7 894 kasus, Cirebon 6 833 kasus, Bogor 6 556 kasus, Garut 6 288 kasus, Kota Bandung 5 753 kasus, dan Cianjur 4 779 kasus.

Selanjutnya, Tasikmalaya 4 421 kasus, Majalengka 3 986 kasus, Bekasi 3 984 kasus, Sumedang 3 983 kasus, Subang 3 806 kasus, Kota Bekasi 3 798 kasus, Karawang 3 762 kasus, Bandung Barat 3 439 kasus, Sukabumi 3 098 kasus, dan Ciamis 2 993 kasus.

Daftar berikutnya mencakup Depok 2 958 kasus, Kuningan 2 436 kasus, Purwakarta 2 013 kasus, Kota Tasikmalaya 1 740 kasus, Kota Bogor 1 597 kasus, Pangandaran 1 340 kasus, Cimahi 1 080 kasus, Kota Sukabumi 956 kasus, Kota Cirebon 737 kasus, dan Kota Banjar 699 kasus.

Di sisi pernikahan, Bogor memimpin dengan 30 731 pasangan, diikuti Bandung 25 785 pasangan, Garut 20 739 pasangan, Cirebon 16 391 pasangan, Cianjur 15 117 pasangan, Sukabumi 15 100 pasangan, Bekasi 14 363 pasangan, Indramayu 14 000 pasangan, dan Kota Bandung 13 565 pasangan.

Setelah itu, Tasikmalaya 12 922 pasangan, Karawang 12 276 pasangan, Kota Bekasi 11 592 pasangan, Bandung Barat 10 938 pasangan, Subang 9 926 pasangan, Majalengka 8 873 pasangan, Ciamis 8 596 pasangan, Depok 8 575 pasangan, Sumedang 8 245 pasangan, Kuningan 7 287 pasangan, Purwakarta 5 961 pasangan, Kota Bogor 5 510 pasangan, Kota Tasikmalaya 4 388 pasangan, Pangandaran 3 110 pasangan, Cimahi 2 951 pasangan, Kota Cirebon 1 949 pasangan, Kota Sukabumi 1 905 pasangan, dan Kota Banjar 1 324 pasangan.

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mengalami dinamika sosial yang signifikan. Peningkatan jumlah perceraian di wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola kehidupan keluarga. Sementara itu, tingkat pernikahan yang tinggi di beberapa kabupaten menegaskan bahwa tradisi pernikahan masih kuat di Jawa Barat. Perbandingan antara angka perceraian dan pernikahan memberi gambaran tentang keseimbangan antara peristiwa baru dan yang berakhir, yang dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan sosial bagi pemerintah daerah.