Komisi IV DPRD Bogor Kunjungi SMAN 1, Siapkan Program Maung

29 April 2026 menjadi tanggal penting bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor. Pada hari Rabu, komisi ini mengunjungi SMAN 1 Kota Bogor untuk menilai kesiapan sekolah dalam program Sekolah Manusia Unggul (Maung). Program ini berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bertujuan menyiapkan sekolah unggulan dengan penekanan pada prestasi akademik maupun non-akademik.

Ketua Komisi IV, Fajar Muhammad Nur, menjelaskan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk memverifikasi informasi yang telah beredar di publik mengenai pelaksanaan program Maung di SMAN 1. Ia menekankan pentingnya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak sekolah mengenai konsep dan kesiapan pelaksanaan.

Hasil komunikasi menunjukkan bahwa SMAN 1 akan menjadi salah satu sekolah yang menerapkan konsep Maung. Konsep ini didorong oleh Gubernur Jawa Barat dan menggunakan sistem seleksi berbasis prestasi di berbagai bidang. Namun, DPRD menegaskan masih menunggu petunjuk resmi, yaitu juklak dan juknis dari pemerintah provinsi, sebagai dasar penerapan program di lapangan.

Fajar menyatakan, "Kami sudah menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa DPRD masih menunggu juklak dan juknis dari provinsi agar pelaksanaan program ini jelas," ujar Fajar. Ia menambahkan bahwa DPRD tetap mengharapkan kejelasan resmi sebelum melanjutkan langkah selanjutnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah wacana penghapusan sistem zonasi dan domisili di SMAN 1. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sekitar. Menanggapi hal tersebut, Fajar menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama Kantor Cabang Dinas akan menyiapkan skema sekolah pendamping, khususnya dari sekolah swasta di wilayah tersebut.

Dengan adanya sekolah pendamping, siswa yang sebelumnya masuk melalui jalur zonasi dapat diarahkan ke sekolah lain yang telah bekerja sama. Beberapa sekolah swasta, seperti Regina Pacis Bogor dan Budi Mulya Bogor, disebut berpotensi menjadi bagian dari skema tersebut, bersama sekolah lain di wilayah yang sama.

Meskipun demikian, DPRD Kota Bogor masih menunggu kepastian terkait kuota penerimaan siswa serta mekanisme teknis pelaksanaan program. Beberapa anggota Komisi IV bahkan mengusulkan agar jalur zonasi tetap diberlakukan, meskipun dengan kuota terbatas.

Program Maung tidak hanya direncanakan di SMAN 1. SMKN 3 Kota Bogor juga akan menjadi lokasi penerapan program ini. DPRD berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah juklak dan juknis resmi diterbitkan, guna memastikan kesiapan sekolah dan menjamin masyarakat tetap memperoleh akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Secara keseluruhan, kunjungan Komisi IV menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memantau pelaksanaan program unggulan. Dengan menunggu petunjuk resmi dan menyiapkan skema pendamping, pihak berwenang berusaha menjaga keseimbangan antara inovasi pendidikan dan keadilan akses bagi semua siswa.