Kontroversi Skor LCC Kalbar: Juri Berbeda Nilai Jawaban Sama

Perlombaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 menjadi sorotan publik setelah video penilaian dewan juri muncul di media sosial. Insiden terjadi pada 9 Mei 2026 di Pontianak dan memicu protes karena perbedaan skor yang diberikan juri kepada dua sekolah finalis yang menjawab dengan substansi identik.

Otoritas pendidikan daerah dan pimpinan MPR RI kemudian mengeluarkan klarifikasi. Mereka menyatakan adanya gangguan teknis dan memohon maaf atas kelalaian yang terjadi selama perlombaan berlangsung. Berikut ringkasan kejadian tersebut, dirangkum tanpa menyebutkan nama media.

Daftar Sekolah dan Peserta Finalis LCC MPR Kalbar

Kompetisi tahunan ini diikuti oleh berbagai sekolah tingkat menengah atas untuk menguji pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Total Peserta: Sebanyak 9 sekolah menengah atas di Kalimantan Barat berpartisipasi dalam ajang tingkat provinsi ini.

Daftar Sekolah Finalis: Terdapat tiga sekolah yang berhasil menembus babak final, yaitu:

• SMAN 1 Pontianak (diwakili oleh Regu C).
• SMAN 1 Sambas (diwakili oleh Regu B).
• SMAN 1 Sanggau.

Hasil Akhir: SMAN 1 Sambas ditetapkan sebagai pemenang yang mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional karena unggul secara poin keseluruhan.

Kronologi Penemuan Kesalahan Penilaian Juri

Polemik bermula pada sesi tanya jawab rebutan yang menuntut ketepatan dan kecepatan peserta dalam merespons pertanyaan pembawa acara. Pertanyaan lomba: “Peserta ditanya mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”

Jawaban SMAN 1 Pontianak: Regu C menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Penilaian Awal: Juri Dyastasita Widya Budi memberikan nilai minus lima dengan alasan jawaban tersebut dianggap salah karena tidak menyebut “Dewan Perwakilan Daerah” (DPD).

Jawaban SMAN 1 Sambas: Regu B mengulangi jawaban yang sama persis: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Penilaian Kedua: Juri justru memberikan nilai 10 untuk jawaban Regu B karena dianggap benar.

Gangguan Teknis dan Alasan Artikulasi

Pihak penyelenggara dan Dinas Pendidikan setempat mengidentifikasi beberapa faktor penyebab ketidakkonsistenan penilaian di meja juri.

Masalah Speaker: Plt Kepala Disdikbud Kalbar Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie menyebut ada kendala audio. “Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas,” katanya.

Pembelaan Juri: Juri Indri Wahyuni menyatakan artikulasi peserta menjadi faktor krusial. “Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” kata dia menegaskan.

Respon SMAN 1 Pontianak: Pihak sekolah membantah alasan tersebut melalui pernyataan resmi di media sosial. “Tim SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas dan tegas, sehingga layak mendapatkan penilaian yang objektif sesuai substansi jawaban,” tulis akun resmi sekolah tersebut.

Respons Otoritas dan Langkah Evaluasi Penyelenggara

Kejadian ini memicu berbagai tanggapan dari pejabat publik dan pimpinan lembaga negara untuk menjamin sportivitas di masa depan.

Permohonan Maaf Pimpinan MPR: Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf berkaitan hal tersebut. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Abcandra.

Usulan Sekda Kalbar: Sekda Kalbar Harisson Azroi mengusulkan penggunaan teknologi video. “Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung, terutama pada saat ada protes atau pada saat dewan juri sedang tidak konsentrasi,” ujarnya.

Tindakan Disdikbud: Disdikbud Kalbar telah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping untuk membahas penyelesaian sesuai prosedur resmi.

Video kompetisi yang menjadi viral menambah ketegangan. Banyak orang menilai perlombaan ini perlu revisi prosedur penilaian agar tidak terjadi ketidakadilan lagi. Pihak penyelenggara berjanji akan meninjau ulang mekanisme penilaian dan menambah peralatan pendukung audio untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan.

Perlombaan LCC ini memang penting bagi pengembangan kompetensi siswa, namun kejadian ini menunjukkan perlunya standar teknis yang jelas dan konsisten. Dengan adanya klarifikasi dan rencana perbaikan, diharapkan kompetisi di tingkat provinsi dapat berjalan lebih adil dan transparan.