Maulana: Revitalisasi Gedung Sate Tidak Prioritas bagi Warga

Maulana Yusuf Erwinsyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, menyoroti proyek revitalisasi kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Proyek ini dimulai pada 8 April 2026 dan diharapkan selesai pada 8 Agustus 2026, dengan estimasi anggaran sekitar Rp15 miliar.

Menurut Maulana, proyek tersebut belum menunjukkan urgensi kuat bagi warga. Ia mengatakan, “Masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan, sehingga revitalisasi ini belum menjadi kebutuhan mendesak.” Kritik ini muncul pada 19 April 2026.

Maulana menegaskan bahwa pemerintah harus lebih memprioritaskan sektor dasar seperti pendidikan dan sosial keagamaan. Ia menilai alokasi anggaran daerah seharusnya difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti nilai historis kawasan Gedung Sate, Lapangan Gasibu, dan Jalan Diponegoro. Ia mengingatkan, “Jangan sampai revitalisasi ini justru menghilangkan karakter kawasan yang sudah memiliki nilai historis.” Ia khawatir perubahan atau penghapusan ruas jalan di sekitar kawasan, termasuk Jalan Diponegoro dan Jalan Majapahit, dapat mengganggu akses publik.

Selain itu, rencana perluasan kawasan pemerintahan dapat menciptakan jarak fisik dan simbolik antara pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan, “Jangan sampai ini memperluas batas antara pemerintah dengan rakyat, baik secara fisik maupun simbolik.”

Dalam hal kebijakan dan anggaran, Maulana menunjukkan bahwa proyek ini tidak tercantum dalam RKPD dan pendanaan masih menunggu anggaran perubahan. Ia menyoroti pentingnya memperhatikan program prioritas lain yang belum terealisasi, seperti bantuan pendidikan melalui dana BPMU.

Ia meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum merealisasikan proyek tersebut. Ia menegaskan, “Kebijakan publik harus berbasis kajian komprehensif, bukan sekadar keinginan atau instruksi.” Ia menambahkan, “Dahulukan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.”

Proyek revitalisasi Gedung Sate menimbulkan perdebatan tentang alokasi dana publik, prioritas pembangunan, dan pelestarian nilai sejarah. Kritik Maulana menyoroti perlunya evaluasi ulang terhadap proyek ini agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan identitas kota Bandung.