Musrenbang RKPD 2027: Fokus Konektivitas, Ekonomi, Sosial

Musrenbang RKPD 2027 di Jawa Barat berlangsung pada 15 April 2026. Rapat ini tidak hanya meninjau rencana kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi ajang bagi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono untuk menyampaikan beberapa catatan penting.

Ono menegaskan bahwa pembangunan di provinsi ini harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Ia menyoroti tiga bidang utama: infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Setiap bidang menuntut perhatian khusus agar tidak terlewatkan.

Di sektor infrastruktur, Ono menilai bahwa konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah utama. Ia menegaskan bahwa konektivitas tidak boleh terputus di satu titik saja, melainkan harus terintegrasi dari tingkat paling bawah hingga nasional. “Prioritas pembangunan di Jawa Barat yang masih fokus terkait dengan konektivitas, terutama terkait dengan jalan. Jalan dengan berbagai kelengkapannya termasuk dengan PJU,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kami dorong juga konektivitas itu juga sampai ke jalan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan desa. Sehingga, konektivitas itu tidak terputus dari mulai jalan usaha tani, jalan desa, jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, dan jalan nasional.”

Selanjutnya, Ono menekankan pentingnya menangani masalah ekonomi yang belum stabil. Ia menyoroti dua isu utama: pengangguran dan kemiskinan. “Yang kedua, kami tadi juga mendengar bahwa sudah saatnya Pemprov Jawa Barat beserta kabupaten/kota untuk mengurusi terkait dengan masalah ekonomi. Bagaimana pengangguran harus diatasi, bagaimana kemiskinan harus diatasi, dengan mendorong program-program yang langsung menyentuh ekonomi rakyat,” katanya.

Di bidang sosial, Ono menyoroti dampak kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan BPJS Kesehatan. Ia meminta adanya kolaborasi kuat antara pemerintah daerah agar masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan. “Yang ketiga di bidang sosial dengan kebijakan pemerintah pusat yang memutus peserta BPJS, yang JKN itu, di mana tidak dianggarkan lagi oleh APBN,” ujarnya. Ia menjelaskan solusi yang diusulkan: “Maka Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Jawa Barat melakukan kerja sama terkait dengan pembiayaan warga yang tidak mampu, yang tidak terdaftar dalam BPJS yang ditanggung oleh pemerintah pusat, oleh APBN.”

Ono menekankan bahwa skema pembiayaan langsung ke rumah sakit menjadi solusi agar masyarakat tetap terlindungi. “Artinya Pemprov, Pemkab, dan Pemkot itu langsung bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk membiayai secara langsung warga masyarakat yang sakit yang tidak mampu,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dalam APBD 2027 harus difokuskan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan. “Tapi intinya APBD Provinsi Jawa Barat 2027 nanti untuk bisa mendorong bagaimana kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja untuk bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.

Ono juga menanggapi rencana penataan kawasan Gedung Sate yang akan terintegrasi dengan Lapangan Gasibu melalui pembangunan Plaza. Ia menilai proyek tersebut perlu dikaji secara matang, terutama dari sisi urgensi dan dampak anggaran. “Tentunya kan nanti akan kita bahas urgensinya seperti apa. Tadi yang disampaikan oleh Gubernur itu kan mengembalikan fungsi Gedung Sate yang sebenarnya, yang merupakan kan identitas Jawa Barat, identitas Kesundaan,” katanya.

Ono menekankan nilai simbolik integrasi antara kantor gubernur dan ruang publik. “Di mana biasanya kantor gubernur harus menyatu dengan lapangan, harus menyatu dengan alun-alun. Karena simbolisasinya itu kan Kantor Gubernur dan lapangan itu menjadi sarana bertemunya antara rakyat dengan para pemimpinnya,” tambahnya. Namun, DPRD tetap mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tersebut tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Menjelaskan tentang anggaran, Ono menegaskan bahwa semua keputusan harus melalui kajian yang cermat. “Terkait dengan anggaran ya, tentunya ini menjadi kajian ya, kita semua. Dan tentunya saya yakin kalaupun kita setuju terkait dengan hal itu, tidak akan membebani anggaran-anggaran lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, musyawarah ini menyoroti kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Fokus utama adalah memastikan konektivitas yang mulus, mengatasi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga akses layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Rencana pembangunan RKPD 2027 akan memuat kebijakan yang mendukung tujuan tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Barat secara menyeluruh.