Pemerintah Batalkan Pembelajaran Daring, Kembali ke Sekolah

Pengumuman Pembelajaran daring dibatalkan di seluruh Indonesia, menegaskan kembali bahwa siswa akan kembali mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil setelah rapat lintas kementerian pada 23 Maret 2026, yang dipimpin oleh Mendikdasmen dan Menko PMK.

“Sesuai hasil rapat lintas Kementerian dan Pernyataan Pers Menko PMK pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa (tatap muka),” kata Abdul Mu'ti saat dihubungi pada 25 Maret 2026.

Mu'ti juga menegaskan bahwa Surat Edaran Menteri Dikdasmen akan segera dikeluarkan. Surat tersebut akan memuat berbagai hal tentang pembelajaran di sekolah di tengah krisis global. “Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen. Tunggu saja,” ujarnya.

Keputusan ini juga diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran akan learning loss yang muncul jika sekolah kembali mengadopsi model daring seperti pada masa pandemi COVID‑19.

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembelajaran siswa tetap berlangsung tatap muka. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Menko PMK, Mendikdasmen, dan Menag.

Pratikno menyebut bahwa sempat ada diskusi mengenai kemungkinan metode hybrid daring dan tatap muka. Namun, setelah rapat lintas kementerian, disimpulkan bahwa pembelajaran daring tidak menjadi urgensi saat ini.

Ia juga menyoroti prioritas Presiden dalam sektor pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. “Semua prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno.

Pratikno mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penghematan BBM. Ia menginstruksikan efisiensi di segala bidang, termasuk memangkas dana perjalanan dinas nonesensial, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA secara terukur.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara‑cara yang lebih cerdas dan efisien,” tegasnya.

Keputusan ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan tatap muka, mengatasi potensi learning loss, dan mendukung kebijakan efisiensi energi yang telah ditetapkan oleh Presiden.