PKBM dan Distance Learning, Banyumas Tutup Anak Tak Sekolah

Di Banyumas, masih banyak anak yang belum masuk sekolah. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, angka ini dipengaruhi berbagai hal: ekonomi, domisili, budaya, dan keamanan.

“Tingginya anak yang tidak sekolah karena berbagai faktor ya, sebagian karena faktor ekonomi, sebagian karena faktor domisili, tempat tinggal, sebagian karena faktor sosial budaya, dan mungkin sebagian juga ada karena faktor keamanan,” ujarnya saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se‑Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto, Sabtu (25 April 2026).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan. Salah satu langkahnya adalah memperkenalkan model pendidikan yang tidak harus selalu formal.

“Kami berkomitmen membuat pendidikan ini menjadi lebih aksesibel, tidak harus selalu formal, tapi juga bisa nonformal dan informal,” jelasnya. Ia mencontohkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah satu atap, program kesetaraan, hingga sekolah terbuka.

Di sisi lain, pemerintah mendorong pendidikan lebih terjangkau. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) disalurkan kepada penyelenggara PKBM sesuai jumlah peserta didik. Konsep pembelajaran juga dibuat lebih fleksibel, agar masyarakat yang tidak bisa mengikuti sekolah formal karena pekerjaan atau profesi tertentu tetap dapat belajar.

“Sebagian itu tidak bisa masuk sekolah formal karena profesinya, misalnya atlet, seniman, atau pekerjaan tertentu. Karena itu kami juga memberikan layanan distance learning, pembelajaran jarak jauh,” terangnya. Melalui sistem ini, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja, selama memiliki akses jaringan dan materi pembelajaran.

PKBM tidak hanya menjadi tempat belajar, melainkan juga pusat peningkatan keterampilan masyarakat. “PKBM bisa menyelenggarakan kursus‑kursus dan pelatihan, memberikan kecakapan yang dibutuhkan di dunia kerja,” tambahnya.

Selain pelatihan, PKBM menyediakan program kesetaraan yang dikenal sebagai Paket A, B, dan C. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikan formal.

• Paket A
• Paket B
• Paket C

Di sisi kebijakan daerah, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan siap mengembangkan konsep PKBM berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Menurutnya, program tersebut bahkan dapat dikombinasikan dengan bantuan usaha produktif bagi peserta didik.

“PKBM di Banyumas itu nantinya kalau anaknya misalkan hobinya angon wedus, nanti kita bantu wedusnya. Ayam, kita bantu ayamnya. Jadi bukan hanya pendidikan formal sekolah,” kata Sadewo. Ia berharap, melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga mampu hidup mandiri secara ekonomi.

Pemerintah daerah juga akan memberikan insentif bagi para tenaga pendidik yang terlibat di PKBM, termasuk membuka peluang bagi guru pensiunan untuk ikut berkontribusi sebagai relawan. “Banyak guru‑guru yang sudah pensiun dan siap mengabdi sebagai relawan PKBM. Mereka sudah berdiskusi dengan kami,” pungkasnya.

Dengan memperluas akses pendidikan melalui PKBM, distance learning, dan dukungan BOP, Banyumas berusaha mengurangi angka anak tidak sekolah. Pendekatan ini menyesuaikan kebutuhan lokal, memberi peluang bagi anak yang memiliki hobi atau pekerjaan tertentu, sekaligus melibatkan tenaga pendidik senior sebagai relawan. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan lebih inklusif dan berkelanjutan.