Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka 2026 Tidak Dibatalkan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan tidak pernah membatalkan hasil seleksi Paskibraka tingkat nasional 2026. Pernyataan ini muncul setelah munculnya polemik di media sosial mengenai kabar seorang siswi SMA Makassar tidak terpilih. Isu ini menimbulkan tuduhan diskriminasi.

Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel, Bustanul, menolak tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa semua tahapan seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan dan transparan, dikawal langsung oleh panitia seleksi pusat. “Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” ujarnya pada Senin, 25 Mei 2026.

Bustanul menjelaskan bahwa hasil seleksi menjadi kewenangan panitia pemerintah pusat. Tim pusat terdiri atas unsur BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Setmilpres. Ia menolak dugaan penggantian sepihak atau pembatalan hasil seleksi. “Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada,” jelasnya.

Ia juga meminta setiap tudingan disertai data dan bukti yang jelas, bukan sekadar narasi atau asumsi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, calon paskibraka dipilih berdasarkan rangkaian hasil seleksi. Penentuan peserta yang lolos ke tingkat nasional tidak semata berdasarkan nilai Tes Intelegensi Umum (TIU) maupun wawasan kebangsaan. Seleksi turut mempertimbangkan aspek kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, kepribadian, hingga penilaian langsung dari tim pusat.

Seluruh rangkaian tes yang dijalani calon paskibraka akan dievaluasi tim seleksi. Kota Makassar mengirim tiga utusan putri untuk ikut sebagai peserta calon paskibraka tingkat nasional. Namun, dari hasil penilaian keseluruhan, peserta yang dipersoalkan di media sosial bukan merupakan peserta dengan nilai tertinggi di antara utusan putri asal Makassar. Ia memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional tanpa mempertimbangkan latar belakang suku maupun ras peserta.

“Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan hasil seleksi,” tambah Bustanul. Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh mekanisme dan tahapan seleksi dipahami secara utuh. Meski tidak terpilih menjadi utusan Sulsel ke tingkat nasional, peserta yang mengikuti seleksi tetap berkesempatan bertugas sebagai anggota paskibraka tingkat Sulsel pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 2026.

Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel juga menyatakan terbuka apabila DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas polemik tersebut. Bustanul berharap forum klarifikasi segera digelar dengan melibatkan seluruh unsur terkait. “Kami berharap RDP segera dilakukan supaya ada momentum klarifikasi dan seluruh pihak yang terlibat bisa hadir agar persoalan ini menjadi clear,” paparnya.

Pemerintah Sulsel menegaskan komitmennya menjaga proses seleksi paskibraka tetap menjunjung objektivitas, integritas, serta semangat persatuan sebagaimana nilai-nilai dasar Pancasila.

Dengan demikian, tuduhan diskriminasi di atas tidak didukung oleh bukti resmi. Proses seleksi tetap berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, dan semua peserta dinilai secara adil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Keterbukaan terhadap rapat dengar pendapat menunjukkan niat pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan dan akuntabel.