Sumatera Selatan: Deru Usulkan Satu Pintu Obligasi Daerah

Herman Deru, gubernur Sumatera Selatan, menegaskan bahwa Obligasi Daerah dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di wilayahnya. Ia menilai skema tersebut relevan bagi kepala daerah yang baru terpilih, membantu mereka mewujudkan program prioritas dan menorehkan warisan pembangunan.

Deru menyoroti mekanisme penerbitan obligasi daerah yang ia anggap terlalu panjang. Ia berharap pemerintah dapat menyederhanakan proses perizinan agar pemda lebih mudah mengakses instrumen pembiayaan tersebut. Saat ini, pemda harus melewati beberapa tahapan: persiapan internal daerah, persetujuan DPRD, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga proses akhir di OJK.

“Jangan terlalu banyak kamar. Prosesnya sebaiknya dibuat lebih sederhana,” ujarnya saat Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Aston Palembang Hotel & Conference Centre, Selasa (19 Mei 2026).

Ia mengusulkan adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme satu pintu dalam pengurusan obligasi daerah. “Kalau bisa dibuat satu pintu untuk pengurusannya. Jangan terlalu banyak mekanisme. Bisa dibuat regulasi atau payung hukum yang menunjuk satu pengampu, nanti koordinasi antar kementerian dan lembaga dilakukan di internal mereka,” ungkapnya.

Deru juga mengapresiasi MPR RI atas penyelenggaraan acara Sarasehan Nasional di Sumsel. “Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada MPR RI yang telah menyelenggarakan acara Sarasehan Nasional di Sumsel, khususnya Kota Palembang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh kepala daerah di Sumsel bersama sekretaris daerah turut hadir. “Semua kepala daerah hadir, bahkan ada bupati yang langsung saya ajak usai kegiatan pertama saya tanam padi di OKI tadi. Karena menurut saya kegiatan ini sangat baik dan menambah pengetahuan bagi kepala daerah,” katanya.

Deru menyatakan kesiapan Sumsel menjadi provinsi percontohan dalam implementasi obligasi daerah. “Kita Sumsel siap menjadi provinsi percontohan MPR RI agar RPJMD bisa tercapai di tengah berbagai hambatan saat ini,” katanya.

Acara ini berlangsung di tengah masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah, seperti DAU, DAK, dan DBH. Karena itu, obligasi daerah dipandang sebagai alternatif strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.

Diskusi di Sarasehan Nasional membahas peluang, tantangan, dan langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia. Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah juga dianggap berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat serta lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.

Peristiwa ini menegaskan bahwa pemerintah daerah mencari cara lebih efisien untuk memanfaatkan sumber daya keuangan, sementara lembaga legislatif dan regulasi berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan adanya dialog terbuka, harapannya obligasi daerah dapat lebih mudah diakses dan dikelola, memperkuat fondasi pembangunan di tingkat lokal.