Tasikmalaya Tandatangani Pinjaman Rp230 Miliar untuk Jalan

Regency of Tasikmalaya, a place known as a city of scholars, kini mendapat angin segar di tengah keterbatasan fiskal. Pada 30 April 2026, pejabat daerah menandatangani akad pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan, untuk membiayai perbaikan jalan rusak. Total pinjaman mencapai Rp 230,25 miliar.

Acara penandatanganan berlangsung di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya. Di sana, Wakil Bupati Asep Sopari Alayubi, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten, serta perwakilan Bank Jabar dan Banten hadir. Bupati Cecep Nurul Yakin mengungkapkan bahwa pinjaman ini menjadi solusi ketika seluruh kabupaten/kota di Indonesia mengalami rasionalisasi transfer ke daerah sebesar Rp 312 miliar.

“Alhamdulillah baru saja selesai penandatanganan akad antara Pemkab Tasikmalaya dengan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI atau Sarana Multi Infrastruktur. Kita dapatkan kepercayaan dari BUMN mitra keuangan di saat anggaran daerah seluruh Indonesia ada rasionalisasi transfer ke daerah kurang Rp 312 miliar,” kata Cecep pada detikjabar di Pendopo Baru Kamis (30 4).

Bupati Cecep mengaku sempat berpikir keras mencari skema pembiayaan agar harapan masyarakat soal perbaikan jalan rusak bisa segera terwujud. Setelah melalui kajian panjang, PT SMI menyetujui pembiayaan untuk Kabupaten Tasikmalaya. “Yang rusak banyak ruas. Alhamdulillah SMI terus kaji agar Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan pembiayaan untuk membangun jalan rusak. Dari seluruh analisis bisa dipenuhi dan kita bisa tandatangani bersama disaksikan Pak Wabup dan Pimpinan DPRD yang merupakan representasi masyarakat Tasikmalaya,” ujarnya.

Cecep menegaskan bahwa skema pinjaman ini mirip dengan Dana Alokasi Khusus. Proses lelang tetap dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Setelah ada pemenang, kontraktor menagih pembayaran ke PT SMI. Dana kemudian disalurkan melalui Bank Jabar Banten (BJB) sesuai progres pengerjaan di lapangan. “Jadi saya pertegas, ada penjelasan yang harus difahami. Tidak ada uangnya masuk ke bupati. Uangnya di SMI. Pada saat kontrak tidak ada aliran uang ke Pemda atau Bupati. Itu proses prosedurnya administrasi. Setelah terpenuhi maka itu ada di SMI dan pelaksana proyek nantinya, uangnya dari SMI ke BJB,” tegas Cecep.

Dengan skema tersebut, Cecep memastikan transparansi dan akuntabilitas terjaga. Pembayaran dilakukan bertahap berdasarkan capaian fisik di lapangan yang diawasi konsultan pengawas. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menyebut pinjaman daerah adalah hal yang lazim dan menjadi upaya memenuhi keterbatasan anggaran. “Kalau menurut saya ini bagian upaya memenuhi keterbatasan anggaran di daerah. Yang namanya pinjaman daerah sudah biasa. Bisa dikembalikan karena ada opsi dari pajak,” kata Asep. Ia merinci bahwa seluruh dana pinjaman dialokasikan untuk perbaikan jalan. Total panjang jalan yang akan diperbaiki mencapai 63 kilometer. Biaya terbilang besar karena paket pekerjaan tidak hanya pengaspalan, tapi juga pembangunan drainase. “Kenapa mahal, karena jalan tidak hanya buat jalan. Sekarang drainase diperhatikan jadi satu paket. Semua pengguna jalan akan merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Direktur Public Financing and Project Development PT Sarana Multi Infrastruktur, Faaris Pranawa, menyebut Tasikmalaya sebagai salah satu pemda paling progresif mengatasi keterbatasan anggaran. “Tasikmalaya salah satu pemda yang sangat progresif atasi keterbatasan anggaran. Ada 90 pemda, tahun ini Tasik jadi pelopor. Ini bagian dari ketahanan pangan,” kata Faaris. Ia memastikan, sesuai regulasi, PT SMI hanya menyalurkan pembiayaan ke pemda yang memiliki kemampuan bayar. Nilai pinjaman yang disepakati sebesar Rp 230,25 miliar. Pencairan tidak sekaligus tapi sesuai progres pengerjaan di mana kontraktor pengerjaan proyek diawasi konsultan pengawas. Belum lagi pengawasnya banyak. Tidak gegabah. Yang melihat masyarakat dan memanfaatkan masyarakat, yang secara tidak langsung yang kembalikan uangnya kan masyarakat juga,” jelasnya. Faaris menambahkan, PT SMI memahami keterbatasan pendanaan jadi kendala utama daerah. Pihaknya yakin pengembalian pembiayaan akan aman. Namun jika ada kondisi prioritas lain seperti bencana akan ada penyesuaian jadwal pembayaran. “Tentunya kita melihat keterbatasan pendanaan jadi kendala. Kami yakin pengembalian pembiayaan akan aman. Tapi ada faktor lain misalnya ada prioritas lain atau ada bencana, biasanya akan ada penyesuaian jadwal pembayaran,” pungkas Faaris.

Dengan ditandatanganinya akad ini, Pemkab Tasikmalaya menargetkan perbaikan 63 kilometer jalan rusak bisa segera dilelang dan dikerjakan tahun ini. Pemerintah berharap dukungan dan pengawasan masyarakat agar infrastruktur yang dibangun berkualitas dan tepat sasaran. Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dapil Lima Fraksi PDI Perjuangan, Andi Supriadi, menyambut baik kejelasan dimulainya pembangunan. Namun ia mengingatkan bahwa proyek ini menggunakan dana pinjaman yang harus dicicil selama lima tahun. “Syukur sudah ada kejelasan bahwa pembangunan akan segera dimulai. Cuma berharap seluruh warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ikut partisipasi dalam pengawasan pengerjaan proyek. Karena ini melibatkan beban utang yang harus kita cicil selama lima tahun dan tidak sedikit,” ujar Andi. Andi meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan kejanggalan di lapangan agar kualitas jalan sesuai harapan dan usia pakainya panjang. “Laporkan pada kami, kami akan awasi juga,” pungkas Andi.

Perjanjian ini menandai langkah konkret daerah dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan pinjaman sebesar Rp 230,25 miliar, Tasikmalaya berencana memperbaiki 63 kilometer jalan yang rusak, termasuk pembangunan drainase. Proses lelang dan pembayaran tetap transparan, dengan dana disalurkan melalui Bank Jabar Banten sesuai progres. Masyarakat diharapkan aktif memantau pelaksanaan agar hasil akhir memenuhi harapan dan dapat bertahan lama. Dengan dukungan BUMN dan peran aktif warga, infrastruktur jalan di Tasikmalaya dapat segera diperbaiki, meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup penduduknya.