Tiga Mantan OPM Puncak Setia Kembali NKRI, Diantem TNI

Puncak – Tiga mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengumumkan kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiganya dulunya terdaftar di Kodap XXVIII/Sinak.

Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, Kapten Komando Operasi (Koops) TNI Papua, menyatakan kepada wartawan pada hari Minggu, 29 Maret 2026, bahwa Koops TNI Papua berhasil mengikrarkan tiga orang eks anggota Kodap XXVIII/Sinak untuk kembali ke NKRI.

Ketiga mantan anggota OPM tersebut, yaitu Nikanus Murib, Arendis Murib dan Ois Tabuni, mengikrarkan kembali setia kepada NKRI di halaman SD Inpres Sinak pada hari Sabtu, 28 Maret 2026. Dalam pernyataan ikrarnya, mereka dengan tegas menyatakan akan selalu setia kepada NKRI.

“Ketiga orang tersebut secara resmi telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Dalam pernyataan ikrarnya, ketiganya dengan tegas menyatakan akan selalu setia kepada NKRI,” kata Letkol Wirya.

Selain menolak segala bentuk gerakan separatis, ketiganya berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan, berkebun, dan turut mendukung pembangunan di wilayah Papua, khususnya Distrik Sinak. “Ikrar ini diharapkan menjadi titik awal perubahan bagi ketiga eks anggota OPM, agar tidak kembali bergabung dengan kelompok tersebut,” tambahnya.

Koops TNI berharap seluruh masyarakat tidak terpengaruh atau mengikuti kelompok TPNPB-OPM yang dapat merugikan pribadi, kelompok maupun negara.

Sementara itu, tokoh masyarakat Distrik Sinak, Nopinus Kagoya, menyampaikan apresiasi kepada TNI dan seluruh aparat keamanan Distrik Sinak. Menurutnya pendekatan yang dilakukan aparat dapat menyadarkan ketiganya dan kembali ke pangkuan NKRI.

“Terima kasih kepada TNI dan seluruh aparat keamanan Distrik Sinak yang telah membimbing serta membina adik-adik hingga akhirnya dapat kembali ke pangkuan NKRI,” ucapnya.

Peristiwa ini menandai langkah konkret dalam upaya reintegrasi mantan anggota OPM ke dalam masyarakat, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kedaulatan negara dan pembangunan lokal di Papua.