Underpass Pasteur Bandung Hadapi Banjir & Pembebasan Lahan

Di kawasan Pasteur, kota Bandung, telah muncul gagasan pembangunan underpass sebagai upaya mengurai kemacetan kronis di pintu keluar tol. Rencana ini masih berada di tahap awal, memerlukan kajian teknis menyeluruh dan koordinasi lintas instansi.

Menurut Agung Wahyudi, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, pihaknya sudah memulai komunikasi dengan pemerintah pusat. Ia berkata, “Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah melakukan koordinasi awal dengan Kementerian PU, dimana Persimpangan Pasteur merupakan bagian dari tol BIUTR dengan arah lalu lintas Dr. Djunjunan - Gerbang tol Pasteur.”

Namun, pembangunan underpass tidak dapat langsung dilaksanakan. Masalah banjir menjadi kendala utama. Agung menjelaskan, “Sebagai tahap awal diperlukan penanganan permasalahan banjir di wilayah Pasteur. Pembangunan underpass dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan pergerakan arus lalu lintas di Simpang Pasteur.”

Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak bisa berjalan sendiri. “Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinkronisasi rencana antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Pemerintah Kota Bandung, mengingat kawasan Pasteur terintegrasi dengan rencana Tol BIUTR.”

Agung menambahkan, “Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Jabar, Kementerian PU dan Pemkot Bandung agar dapat menjadi satu kesatuan dengan rencana Tol BIUTR.”

Selain risiko banjir, pembebasan lahan juga menjadi tantangan besar. Ia mengungkapkan, “Potensi hambatan yang mungkin terjadi antara lain potensi terjadinya banjir dan masalah pembebasan lahan.”

Sejauh ini, angka anggaran belum ditetapkan. Agung menyatakan, “Perkiraan Biaya Underpass Pasteur masih dalam proses kajian awal. Dokumen perencanaan teknis seperti FS dan DED diperlukan untuk mengetahui kebutuhan biaya secara detail.”

Dengan semua kendala tersebut, proyek underpass Pasteur masih memerlukan banyak persiapan. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kementerian, dan kota, serta penanganan masalah banjir dan lahan, menjadi kunci utama sebelum rencana dapat diproses lebih lanjut.