Wacana Ganti Nama Jawa Barat Jadi Sunda Kembali Bergulir

Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menghangat. Komisi I DPRD Jawa Barat memberi lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi resmi. Perjuangan yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun itu kini memasuki fase baru.

Dukungan politik menguat. Tapi di sisi lain, respons masyarakat beragam. Ibu rumah tangga, pedagang, Generasi Z, pegiat budaya, hingga tokoh masyarakat punya pandangan masing-masing.

Sebagian menilai pergantian nama penting untuk memperkuat identitas budaya Sunda. Namun tidak sedikit yang menganggap ini bukan kebutuhan mendesak. Masalah ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik dinilai jauh lebih prioritas.

Penolakan paling keras datang dari ibu rumah tangga. Mereka khawatir perubahan nama akan memicu perubahan dokumen administrasi yang membebani masyarakat.

Nuraeni (32), warga Bandung, berharap rencana itu tidak diwujudkan. Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus pada persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Jangan deh ya. Kebayang kan ngurus-ngurus administrasi gimana? Sekarang aja yang ngusur KTP masih susah, bahkan ada tuh bikin KTP harus pakai calo," kata Nuraeni belum lama ini.

"Lebih bijak saja. Masalah ekonomi yang lebih darurat, bukan pergantian nama saja," sambungnya.

Yulis (36) bahkan baru tahu soal wacana ini. Ia menilai pemerintah lebih baik memikirkan masa depan Jawa Barat daripada mengganti nama provinsi.

"Masa depan Jawa Barat yang harus dipikirkan, buat apa ganti nama tapi masih banyak masalah. Saya yakin itu tidak mudah dan murah," ucap Yulis.

Dina (37) mengaku khawatir seluruh dokumen kependudukan keluarganya harus berubah jika nama provinsi diganti.

"Saya anak dua, satu di SMP dan satu di SD, KTP, KK, SIM ah semuanya kayanya terdampak. Nama-nama gedung, itu juga bakal diganti. Ujung-ujungnya pemborosan, anggaran lagi, pakai pajak lagi," ucap Dina tegas.

Pandangan serupa datang dari Generasi Z. Sabrina (26), warga Cibaduyut, merasa identitas Jawa Barat sebagai nama provinsi sudah sangat melekat.

"Gausah, karena Jawa Barat sudah identik, kalau ada wacana pergantian nama enggak perlu, karena gak ada urgensi," katanya.

Ia lebih menginginkan pemekaran wilayah diprioritaskan, misalnya pemekaran Kabupaten Bandung Timur.

"Bandung Timur sudah layak jadi wilayah sendiri, dengan jumlah penduduk banyak, luas wilayah, sama Cimahi juga luas Bandung Timur, jadi kayanya sisi urgensi mending ke pemekaran saja," tuturnya.

Fatur (22) juga mempertanyakan urgensi perubahan nama. Ia khawatir masyarakat harus menghadapi proses administrasi yang rumit.

"Ribet banget, jadi berdampak buat masyarakat, tambah harus bulak-balik (urus catatan sipil) belum lagi ngantrinya, kalau pun bisa online kalau diserempakkan kadang bisa error," jelas Fatur.

Gilang meminta pemerintah menolak usulan tersebut. Ia beranggapan prioritas pemerintah adalah memikirkan nasib masyarakat agar bisa hidup layak.

"Pemerintah kalau bisa harus menolaknya, karena gak ada urgensinya pergantian nama ini, masih banyak lebih penting yang harus dibahas dulu misalnya keamanan warga, sama kondisi ekonomi sekarang terhimpit, bahkan buat liburan saja gak kepikiran, lebih fokus ke bertahan hidup," tegasnya.

Namun tidak semua Gen Z menolak. Jovan (24) justru mendukung perubahan nama demi mengangkat budaya Sunda. Tapi ia mengingatkan agar keputusan dikaji menyeluruh.

"Setuju. melestarikan Budaya Sunda di mata dunia," katanya.

"Tapi ditakutkan provinsi lain bisa ikut-ikutan, ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, bukan hanya usulan daerah, tapi harus disetujui pusat," lanjutnya.

Mahmud (56), pedagang di kawasan BEC Bandung, mengaku nama Provinsi Sunda terdengar kurang familier. Ia meminta pemerintah menyelesaikan masalah yang belum tuntas.

"Rakyat mah kan BBM naik aja masih bisa haha, hihi, atuh. Jadi mending nyari yang pantes lah, yang dibutuhin sarerea (semua orang)," ujarnya.

Ganjar (37), pedagang kelontong di Dago, mempertanyakan representasi nama Sunda bagi seluruh wilayah Jawa Barat.

"Kan di sana mah ngomongnya juga enggak pake Bahasa Sunda, masak mau dipaksain. Terus yang di Depok, Bekasi, kan lebih deketnya sama Jakarta, budayanya otomatis beda juga," ucapnya.

Kritik juga datang dari pegiat budaya asal Cirebon, Raden Chaidir Susilaningrat. Ia mempertanyakan dasar historis penggunaan nama Sunda.

"Kalau saya mempertanyakan dasarnya apa, urgensinya apa. Perubahan nama itu bukan sesuatu yang urgen. Masih banyak persoalan di Jawa Barat yang lebih penting untuk dibuat kebijakan," katanya.

Menurut Chaidir, jika mengacu pada sejarah kerajaan di Tatar Pasundan, wilayah Jawa Barat saat ini justru lebih banyak berada di bekas wilayah Kerajaan Galuh.

"Di naskah-naskah kuno itu disebutnya Jawa Wetan sama Jawa Kulon. Nah, Jawa Kulon itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara kemudian pecah jadi dua. Dari Citarum ke barat itu Kerajaan Sunda. Kalau pakai ukuran sekarang, Kerajaan Sunda itu lokasinya kira-kira Provinsi Banten plus Jakarta. Kemudian dari Citarum ke timur sampai Kali Cipamali di Brebes itu Kerajaan Galuh," jelasnya.

"Jadi, Provinsi Jawa Barat yang sekarang ini, menurut saya itu sisa wilayah Kerajaan Galuh, bukan Kerajaan Sunda. Kenapa pakai Sunda? Kenapa nggak pakai Provinsi Galuh? Itu kalau lihat dari sejarah," sambungnya.

Chaidir juga mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah multikultural: Betawi, Cirebon, hingga Sunda. Ia berpesan agar usulan itu hanya bahan diskusi, tanpa direalisasi.

"Lebih baik budaya Sunda dilestarikan, budaya Cirebon dilestarikan, budaya Betawi juga dilestarikan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru kontraproduktif terhadap keberagaman budaya yang kita miliki," pungkasnya.

Di sisi lain, dukungan kuat datang dari budayawan sekaligus sesepuh Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Asep Nurbagelar atau Abah Embep. Menurutnya, nama Jawa Barat sudah tidak tepat setelah Banten menjadi provinsi sendiri.

"Jika kita melihat sejarah saat Provinsi Jawa Barat masih bersatu dengan Banten, sebutan 'barat' itu memang merujuk pada letak yang paling barat atau di ujung. Tapi kenyataannya, Pulau Jawa itu terbagi menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Posisi wilayah kita sekarang sudah bukan di paling barat lagi, melainkan lebih ke tengah," katanya.

Ia mengaku sejak lama menginginkan perubahan nama. Selain Sunda, ada juga usulan nama Parahyangan sebagai pengganti Jawa Barat.

"Dulu saat Jawa Barat dan Banten dipecah, saya sudah ada keinginan dalam hati, seandainya saya jadi pejabat, nama provinsi ini jangan lagi Jawa Barat. Saat itu pilihan saya ada dua, yaitu Tatar Sunda dan Parahyangan," ungkapnya.

Dari dua pilihan itu, ia lebih memilih Tatar Sunda karena jangkauannya lebih luas.

"Kalau Parahyangan itu hanya meliputi daerah seperti Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, hingga Garut. Sedangkan kalau Tatar Sunda itu merangkul seluruh wilayah, termasuk Bogor, Bekasi, Depok, hingga ke Sukabumi. Kata 'tatar' itu artinya daerah. Istilah Tatar Sunda ini sudah tercantum dan dipakai sejak lama dalam sejarah," jelasnya.

Abah Embep menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPRD Jawa Barat membahas usulan perubahan nama provinsi.

"Sekarang dengan adanya para pemimpin yang tergugah hatinya untuk mengganti nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, saya sangat setuju dan sepaham. Tatar Sunda itu adalah wilayah yang memiliki budaya Sunda, memegang etika Sunda, dan tata krama Sunda. Karena itu, saya setuju karena hal ini sangat sejalan dengan harapan," pungkasnya.

Wacana ini masih panjang. Dari sisi prosedur, usulan harus melalui pembahasan di DPRD, kemudian diajukan ke pemerintah pusat. Belum ada kepastian kapan proses legislasi akan dimulai. Yang jelas, perdebatan antara identitas budaya dan kebutuhan praktis warga masih akan terus berlangsung. Di satu sisi, ada keinginan memperkuat akar sejarah dan budaya Sunda. Di sisi lain, kekhawatiran tentang biaya administrasi dan prioritas masalah ekonomi tetap menjadi suara dominan dari masyarakat.