63% Pembeli Pertalite Mampu, INDEF Tuntut Subsidi Tepat

Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menegaskan bahwa subsidi bahan bakar di Indonesia tidak lagi tepat sasaran. Menurut lembaga tersebut, 63 persen pembeli Pertalite ternyata berasal dari kalangan mampu.

Andry Setyo Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, mengungkapkan temuan ini di sesi presentasi di Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 April 2024. “Berdasarkan kajian INDEF, sekitar 63 persen dari orang yang konsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” ujar Andry Setyo saat menyampaikan materi di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Dia menekankan bahwa tujuan subsidi seharusnya membantu konsumen dari menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. “Jadi pekerjaan rumah dari pemberian subsidi ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan ketimbang masyarakat menengah atas,” tambahnya.

Andry menyoroti risiko penyalahgunaan subsidi ketika diberikan pada komoditas. “Berkaca dari teori ekonomi dasar, kata Andry, jika subsidi diberikan ke komoditas, maka ada potensi disalahgunakan kelompok tertentu. Bukti paling nyata adalah pembeli Pertalite barusan. Ketimbang memberikan bantuan ke komoditas, dia lebih setuju jika dialihkan ke individu.”

Ia menegaskan, “Ke depannya, subsidi harus lebih tepat sasaran, bukan ke komoditasnya, tapi ke individunya. Jadi individu yang dalam hal ini masyarakat tak mampu berhak juga mengonsumsi produk-produk BBM yang sama,” tuturnya.

Data INDEF menunjukkan realisasi subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2024 mencapai Rp 138 triliun, sedikit turun dari Rp 148 triliun pada tahun sebelumnya. Impor BBM jenis bensin dan Solar menelan anggaran sebesar US$ 21,5 miliar sepanjang 2024.

Andry menyoroti dampak krisis geopolitik global terhadap beban subsidi. “Kita melihat dengan kalkulasi kami, beban fiskal Pertalite saja bisa meningkat 380 persen ketika krisis geopolitik terjadi. Dan in term of total dari subsidi dan kompensasi bisa meningkat 50 persen dari kondisi normal,” kata dia.

Menurut Andry, krisis geopolitik dapat memperbesar beban fiskal Pertalite secara drastis, sehingga pemerintah harus menyiapkan strategi yang lebih efisien. Ia menegaskan perlunya alokasi dana yang lebih terfokus pada individu yang benar-benar membutuhkan, bukan pada komoditas yang mudah diakses oleh kalangan mampu.

Kesimpulannya, INDEF menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan subsidi BBM agar benar-benar membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Pertalite berasal dari kalangan mampu, pemerintah diharapkan dapat menargetkan bantuan secara lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan menanggulangi dampak geopolitik yang dapat memperbesar beban fiskal secara signifikan.