80 Siswa Bandung Didiskualifikasi dari SPMB karena Dokumen Palsu

Sebanyak 80 hingga 90 siswa di Kota Bandung harus menerima kenyataan pahit. Mereka didiskualifikasi dari Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Penyebabnya? Dokumen palsu. Mulai dari Kartu Keluarga (KK) hingga piagam prestasi akademik, semuanya dipalsukan. Tujuannya satu: lolos masuk ke SMP negeri.

Pemerintah Kota Bandung menemukan praktik curang ini. Dokumen 'siluman' itu terungkap saat proses verifikasi. Wali Kota Bandung, Farhan, angkat bicara. Ia menegaskan sanksi diskualifikasi tidak bisa ditawar. Tapi ia juga tidak tinggal diam. Anak-anak yang kena sanksi tetap akan mendapatkan hak pendidikannya.

"Gini, kalau yang didiskualifikasi, saya sangat prihatin ya. Karena bagaimanapun juga itu anak-anak kita. Tapi Insyaallah ruang kelas dan kursi untuk sekolah swasta bagi mereka yang didiskualifikasi dari SPMB akan selalu tersedia," kata Farhan pada Rabu, 8 Juli 2026.

Kursi di SMP negeri yang sempat ditempati pendaftar curang kini sudah dialihkan. Prosesnya berlangsung adil. Farhan menargetkan seluruh SPMB selesai pada akhir Juli. Kursi kosong diisi dari daftar tunggu yang sudah ada. "Itu sudah diisi langsung oleh antrean, antreannya seueur pisan (banyak banget) itu mah. Langsung semua SMP negeri, Alhamdulillah, terisi dengan baik," tuturnya.

Farhan menyayangkan ambisi orang tua yang menghalalkan segala cara. Ia memperingatkan dengan keras. Jangan cari celah kecurangan. Dampaknya akan menghancurkan mental dan masa depan anak. "Ya ginilah, saya mah hanya mengimbau kepada para orang tua untuk menghindari lagi yang namanya diskualifikasi. Saya menghimbau para orang tua jangan sampai mencari peluang-peluang yang justru nanti berdampak, yang kena dampaknya anak-anak, karunya," ucapnya.

Fenomena KK dan piagam palsu ini tidak lepas dari masalah fasilitas pendidikan yang belum merata. Pemkot Bandung bertekad membereskan masalah kewilayahan. Tujuannya menekan celah kecurangan. "Yang paling mesti diperhatikan sekarang adalah tetap blank spot sekolah. Di beberapa kecamatan kadang cuma ada satu SMP, kadang tidak ada SMP. Kalau itu sudah terisi semuanya, baru kita akan berjuang untuk menambah SMP negeri di Kota Bandung secara masif. Kalau sekarang ada satu dua, tapi belum masif," pungkasnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa persaingan masuk SMP negeri di Bandung sangat ketat. Orang tua rela memalsukan dokumen demi anaknya. Tapi konsekuensinya berat. Anak-anak yang jadi korban. Pemkot berusaha memperbaiki sistem. Tapi butuh waktu. Ketersediaan sekolah negeri yang tidak merata menjadi akar masalah. Selama masih ada 'blank spot', celah kecurangan akan terus ada.