Anak Putus Sekolah Bangli: Akses Terbatas & Satap Solusi

Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menyoroti masalah anak putus sekolah di daerah pegunungan, khususnya di Kecamatan Kintamani dan Tembuku. Ia mengungkapkan hal ini setelah upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 di kantornya.

“Karena memang daerah pegunungan. Kendalanya, akses (ke lokasi sekolah) yang jauh,” kata Diar, Sabtu, 02 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis menjadi faktor utama mengapa lulusan SD enggan melanjutkan ke SMP.

Di daerah tersebut, SMP berada jauh dari tempat tinggal siswa. Mereka harus naik turun bukit dan hanya dapat menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, jarak dan kesulitan akses membuat banyak siswa tidak mau melanjutkan pendidikan.

Selain faktor geografis, Diar juga menyoroti kurangnya pemahaman orang tua. Beberapa orang tua di kedua kecamatan belum mengerti pentingnya menyiapkan anak untuk sekolah. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Bangli telah menjalankan program-program yang mendorong orang tua agar menyekolahkan anaknya.

“Ini yang jadi tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Bangli) kami, melalui para guru. Salah satunya juga program orang tua asuh sudah ada,” imbuh Diar. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua tentang nilai pendidikan.

Menurut Ketut Darmaja, Sekretaris Disdikpora Bangli, upaya preventif sudah dilakukan. Ia menyebut adanya Satap (sekolah satu atap) sebagai salah satu solusi. “Selain pendekatan (ke orang tua siswa), sekarang sudah ada Satap,” kata Darmaja.

Di Kintamani, terdapat tujuh SMP dan enam Satap. Lulusan SD yang melanjutkan ke SMP tidak perlu lagi berangkat ke lokasi sekolah baru karena mereka dapat belajar di Satap. Satap mengatur jam masuk sekolah bergantian antara siswa SD dan SMP.

“Saat pagi dan siang ruang kelasnya dipakai siswa SD. Sisa ruang kelas di sebelahnya, dipakai siswa SMP,” imbuh Darmaja. Bangunan Satap biasanya memiliki ruang kelas lebih besar, sehingga dapat menampung kedua kelompok siswa.

Namun, Darmaja menilai pembangunan sekolah baru kurang efektif. “Kalau mendirikan SMP baru, siswanya kurang dari 32 anak. Belum lagi gurunya juga perlu banyak. Itu kendala,” pungkasnya. Dengan jumlah lulusan SMP yang terbatas, menambah fasilitas baru menjadi tidak efisien.

Upaya berbagi fasilitas melalui Satap menunjukkan langkah pragmatis untuk menjaga siswa tetap di sekolah. Meski demikian, keterbatasan jumlah siswa dan sumber daya tetap menjadi tantangan utama dalam memperluas jaringan pendidikan di daerah pegunungan Bangli.