Badung Pertimbangkan Pembatasan Kendaraan Atasi Kemacetan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mulai memikirkan langkah serius untuk menekan kemacetan lewat tata kelola pembatasan kendaraan. Langkah ini muncul setelah jumlah kendaraan di wilayah tersebut melonjak menjadi 1 juta unit, sementara 500 ribu penduduk masih tinggal di sana.

“Nah, mungkin ini perlu kami duduk bersama langkah‑langkah apa yang harus kami lakukan. Mungkin saya akan coba sampaikan juga ke Pak Gubernur nantinya untuk dipertimbangkan apakah perlu ada pembatasan kendaraan, melihat carrying capacity Bali yang sangat terbatas ini,” kata Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, 23 April 2026.

Data Dinas Perhubungan (Dishub) Badung menunjukkan rasio kendaraan dan penduduk mencapai 1:2, artinya satu warga rata‑rata memiliki dua kendaraan bermotor. Kondisi ini menjadi pemicu utama kemacetan kronis di wilayah Gumi Keris, sehingga evaluasi kapasitas jalan menjadi mendesak.

“Ya tentu saya akan pertimbangkan, nanti saya akan sampaikan juga dengan Pak Gubernur nanti karena bagaimanapun juga kita, kalau bicara Bali kan tidak bisa Badung aja. Badung ini kan dalam satu pulau Bali yang menyebabkan ada lintas kabupaten,” ujar Adi Arnawa.

Tingginya populasi kendaraan ini dikhawatirkan dapat menghambat sektor pariwisata jika tidak segera ditangani dengan regulasi yang kuat. Selain opsi pembatasan, pemerintah daerah juga tengah merancang pengembangan transportasi publik listrik dan penyediaan kantong parkir sebagai solusi terintegrasi.

“Tidak cukup saya lihat dengan membangun infrastruktur kalau tanpa diimbangi oleh pembatasan kendaraan ini. Tapi kalau ini dilakukan secara komprehensif, saya kira ini akan sangat membantu di samping memang kita akan mendorong juga transportasi publik,” imbuh Adi Arnawa.

Dengan data yang jelas dan rencana kebijakan yang terstruktur, Badung berusaha menyeimbangkan kebutuhan mobilitas penduduk dan pengunjung. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meredakan kemacetan sekaligus menjaga daya tarik pariwisata Bali yang semakin kompetitif.