Badung Siap SLF Dua Rumah Sakit Baru Operasi Agustus 2026

Di Badung, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung sedang mempercepat proses pembuatan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) agar dua rumah sakit baru pemerintah dapat beroperasi. Rumah sakit pertama, RS Giri Asih di Kecamatan Abiansemal, dan yang kedua, RS Suwiti di Kecamatan Petang, dijadwalkan mulai melayani pasien BPJS Kesehatan pada Agustus 2026.

Made Padma Puspita, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Badung, menjelaskan bahwa mereka sudah siap mengeluarkan rekomendasi izin operasional. Ia menambahkan, “Kami sudah siap mengeluarkan rekomendasi izin operasional, bahkan kami targetkan di Agustus sudah kerja sama BPJS karena aspek kesehatan sudah dinilai. Jadi kalau kerja sama BPJS dia harus sudah akreditasi. Sekarang kami mohon dibantu terkait administratifnya di SLF karena kami terhambat di sana,” ujar Padma saat rapat dengan komisi IV DPRD Badung pada 13 April 2026.

Koordinasi terus dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung untuk memastikan verifikasi arsitektur dan bangunan gedung selesai secepatnya. Hal ini penting karena rumah sakit harus mematuhi sistem Online Single Submission (OSS) sebelum dapat melayani masyarakat umum maupun pasien jaminan kesehatan.

“Rumah sakit daerah itu mematuhi aturan pusat, kami tidak berani menyalahi aturan administratif meskipun dampaknya jadwal operasional jadi molor pelan-pelan. Tapi kalau izin operasional, itu keluar bulan ini, untuk pasien umum sudah bisa langsung dilayani, sedangkan untuk BPJS harus menunggu proses kredensial,” kata Padma.

Selain memperkuat rumah sakit, Dinkes Badung juga berupaya memandirikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan menempatkan tenaga medis secara merata. Target jangka panjangnya adalah menyiagakan satu dokter di setiap unit layanan kesehatan tingkat desa pada jam kerja pagi hari. Padma menekankan bahwa puskesmas harus dapat menangani kasus preventif di tingkat bawah, sehingga fokusnya pada pasien dengan diagnosis berat. Jika tidak dapat melalui jalur CPNS karena aturan pusat, diharapkan puskesmas diberi kemandirian merekrut pegawai tetap melalui anggaran BLUD.

Untuk mendukung keamanan sektor pariwisata, Pemkab Badung menyiapkan layanan pusat penanganan rabies di titik-titik rawan gigitan hewan. Ketersediaan vaksin dan serum anti-rabies kini didekatkan ke lokasi objek wisata guna memastikan kecepatan penanganan medis bagi wisatawan maupun warga lokal.

“Kami membenahi Pustu di daerah wisata yang rawan rabies dengan menaruh kontak petugas agar waktu penanganan bisa maksimal lima belas menit saja. Contohnya di Sangeh yang sering terjadi gigitan monyet, tim kami segera memberikan VAR atau SAR begitu ada laporan masuk,” pungkasnya.

Proses ini menunjukkan upaya Badung untuk menyiapkan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar nasional, sambil menjaga kesiapan medis di daerah wisata. Peningkatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas, serta penambahan layanan penanganan rabies, diharapkan memperkuat layanan kesehatan bagi penduduk dan pengunjung.