Dana Desa Tidak Dipotong, Koperasi Merah Putih Penggerak

Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, menegaskan pada 21 Mei 2026 bahwa tidak ada potongan dana desa oleh Pemerintah Pusat. Ia menyatakan bahwa dana desa tidak dipotong oleh pusat dan tidak diambil oleh Presiden, Kementerian Desa, maupun Kementerian Keuangan. Yang berubah hanyalah tata kelola.

“Kami menegaskan bahwa dana desa tidak dipotong oleh pusat. Dana desa tidak diambil oleh Presiden, tidak diambil oleh Kementerian Desa, dan tidak diambil oleh Kementerian Keuangan. Yang berubah adalah tata kelolanya,” ungkap Yandri di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Ia menambahkan bahwa sejak lama dana desa dikelola melalui musyawarah desa. Kini sebagian tata kelola diarahkan untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. Menurutnya, Kopdes Merah Putih berperan penting sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan memberi keuntungan besar bagi desa.

“Koperasi ini memiliki peran yang sangat penting dan vital bagi desa karena akan menjadi penggerak ekonomi desa, mulai dari penyaluran sembako, gerai kebutuhan pokok, pembayaran listrik, layanan simpan pinjam, dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Aset dari koperasi desa ini akan menjadi aset desa, dan ini merupakan gagasan langsung dari Presiden yang akan memberikan keuntungan besar bagi desa,” kata Yandri.

Ia menjelaskan skema tata kelola saat ini menghasilkan keuntungan sekitar 20 persen dari Pendapatan Asli Desa (PAS). Sisanya, yakni 80 persen, kembali ke masyarakat desa sehingga perputaran ekonomi tetap berada di desa.

“Skema pembagian keuntungannya adalah 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa, sementara 80 persen kembali kepada masyarakat desa. Dengan demikian, tidak ada keuntungan yang dibawa ke kota. Semua perputaran ekonomi tetap berada di desa,” jelas Yandri. Ia menegaskan perbedaan dengan model ritel modern, di mana keuntungan biasanya terpusat pada pemilik modal.

Yandri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat program desa. Fokusnya meliputi ekspor hasil bumi, pariwisata, serta pengembangan desa tematik dan energi.

Selama kuliah umum di IPDN, Yandri menekankan pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional. Ia mengajak para Praja Utama IPDN untuk memahami strategi kepemimpinan pemerintahan di era transformasi, sehingga mereka siap menjadi abdi negara.

“Saya menegaskan besarnya peranan desa dalam pembangunan Indonesia, hingga kemudian lahir kebijakan Presiden yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ujar Yandri di depan mahasiswa.

Ia menyebutkan ada 12 aksi Bangun Desa yang menjadi arah kebijakan, antara lain penguatan BUMDes dan Kopdes, pengembangan desa ekspor, desa wisata, desa tematik, desa energi, desa air, desa iklim, serta penguatan pemuda dan pemudi pelopor desa. Semua program ini menjadi modal penting bagi para pelajar utama ketika nanti terjun ke lapangan.

Selain pembekalan, Yandri menjalin kerja sama antara Kemendes PDT dan IPDN melalui program desa binaan. Ia meminta perguruan tinggi, termasuk IPDN, memiliki desa binaan yang dapat bersinergi dengan program Kemendes PDT.

“Alhamdulillah, telah dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Desa dengan IPDN, dan kami juga berharap adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk melalui program desa binaan. Kami memohon kepada Pak Rektor beserta jajaran agar dapat memiliki desa binaan yang bisa disinergikan dengan program Kementerian Desa,” ucapnya.

Yandri menyoroti program desa ekspor yang kini bekerja sama dengan 59 negara yang menerima produk-produk desa Indonesia. Tujuannya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga meningkatkan pendapatan desa, membuka lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran.

Rektor IPDN, Halilul Khairi, menegaskan bahwa Praja IPDN dibentuk menjadi calon birokrat yang siap membangun Indonesia dari dasar pemerintahan, yakni desa. Ia menilai kehadiran Menteri sebagai bentuk pembekalan bagi mahasiswa.

“Dalam kesempatan ini kami menegaskan bahwa sebagian besar kegiatan pemerintahan di desa memiliki peran yang sangat penting dan luar biasa, karena desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat paling bawah, sehingga perannya sangat strategis dalam memberikan pencerahan bagi pembangunan nasional,” pungkasnya.

Kesimpulannya, Menteri Yandri menegaskan bahwa perubahan tata kelola melalui Kopdes Merah Putih tidak mengurangi dana desa, melainkan memfokuskan keuntungan kembali ke desa. Kerja sama lintas sektor, baik dengan BUMN, perusahaan besar, maupun mitra luar negeri, diharapkan memperkuat program desa ekspor, wisata, dan tematik. Melalui kolaborasi dengan IPDN, para mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan pembangunan desa di lapangan, memastikan bahwa ekonomi desa tetap berputar di dalamnya dan tidak hilang ke kota.