Dua Pabrik Komponen Otomotif Jatim Pindah ke Vietnam, Ribuan Karyawan Terancam PHK

Seorang pejabat tinggi pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa dua pabrik komponen otomotif besar di Jawa Timur berencana memindahkan operasinya ke Vietnam. Kedua perusahaan tersebut diketahui memiliki induk usaha yang sama-sama berasal dari Jepang.

Pengumuman ini disampaikan oleh Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, dalam sebuah konferensi pers pada Senin, 21 Juni 2025. Ia mengungkapkan bahwa keputusan ini akan berdampak langsung pada ribuan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan. Saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan itu adalah raksasa komponen otomotif. Akibatnya, ribuan karyawan mereka akan terkena PHK," ujar Said Iqbal.

Meskipun enggan menyebutkan nama secara gamblang, Iqbal memberikan petunjuk bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki inisial J dan S. Keduanya memilih untuk hengkang ke Vietnam dengan alasan utama pengembangan kendaraan listrik. Menurut penilaian mereka, Vietnam menawarkan lingkungan yang lebih produktif untuk sektor ini dibandingkan Indonesia.

"Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," jelas Iqbal.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik di Indonesia dinilai tidak kompetitif. Sebaliknya, Vietnam justru tengah gencar menerapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di negaranya. Situasi inilah yang menjadi alasan utama kedua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto tersebut memutuskan untuk memindahkan sebagian produksinya.

"Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga yang bisa terkena PHK," kata dia menambahkan.

Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah antisipatif. Ia mengaku sudah meminta FSPMI, serikat pekerja yang berada di bawah naungan KSPI, untuk segera berdiskusi dengan manajemen kedua perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak para pekerja tetap terlindungi, meskipun proses relokasi pabrik masih dalam tahap awal.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Iqbal akan memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan kasus ini. Menurutnya, akar permasalahan yang terjadi bukan semata-mata pada keputusan perusahaan, melainkan lebih pada tataran kebijakan kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Kedua pabrik tersebut memilih Vietnam sebagai tujuan relokasi karena negara tersebut dinilai memiliki kebijakan yang lebih mendukung pengembangan pabrik mobil listrik. Sementara itu, Indonesia dinilai masih belum mampu menyediakan iklim yang kompetitif bagi industri serupa. Keputusan ini menunjukkan bahwa persaingan di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi pusat produksi kendaraan listrik semakin ketat, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penentu utama.