Jakarta Bebaskan Bunga Denda PKB, BBNKB Mulai 1 Juni 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang akan mulai berlaku 1 Juni 2026. Program ini dirancang sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499 dan bertujuan memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak tanpa dikenai bunga keterlambatan.

Bapenda DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 yang menyatakan Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. “Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan,” kata Bapenda.

Program ini tidak memerlukan pengajuan permohonan. Wajib pajak cukup melakukan pembayaran pokok pajak kendaraan dalam periode program, dan sistem Pajak Daerah akan otomatis menyesuaikan pembebasan sanksi yang berlaku. “Cukup lakukan pembayaran pokok pajak kendaraan dalam periode program, maka sistem Pajak Daerah akan otomatis menyesuaikan pembebasan sanksi yang berlaku,” tambah Bapenda.

Fasilitas pembebasan sanksi administratif berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Dengan demikian, setiap kendaraan yang terdaftar dapat melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk perpanjangan STNK tahunan dan STNK 5 tahunan:

• STNK asli dan fotokopi
• Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi
• KTP asli dan fotokopi pemilik yang sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan perorangan)
• Surat kuasa, jika memberi kuasa kepada pihak lain dalam melakukan pengurusan

Untuk perpanjangan STNK 5 tahunan, kendaraan harus dihadirkan ke Samsat untuk dilakukan cek fisik. Selain persyaratan di atas, pemilik kendaraan harus membawa kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya. Jika pemilik kendaraan berhalangan hadir, surat kuasa dapat digunakan untuk mengangkat pihak lain.

Program pemutihan denda ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran akan kewajiban pajak kendaraan. Dengan mekanisme otomatis, proses menjadi lebih cepat dan tidak memerlukan administrasi tambahan.

Program ini juga menandai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Dengan menghapus bunga keterlambatan secara otomatis, diharapkan lebih banyak wajib pajak yang dapat menyelesaikan kewajiban mereka tepat waktu.