KB Jadi Komunitas, Univ Dukung Keseimbangan Populasi

Budi Setiyono, Sekretaris Utama Kemendukbangga dan BKKBN, mengumumkan perubahan arah program Keluarga Berencana (KB) pada Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa KB kini “menjadi komunitas berencana”. “Dulu Keluarga Berencana (k kecil b kecil), kalau sekarang KB itu (K besar B besar), komunitas Bcerencana. Sehingga kita tidak bicara tentang jumlah secara presisi harus misalnya sekian anak, tetapi menyeimbangkan antara supply dan demand,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya keseimbangan populasi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan penduduk yang memengaruhi ekonomi dan kualitas hidup. “Jangan sampai ada over-supply kebanyakan penduduk sementara resources-nya masih kekurangan untuk meng-cover kehidupan yang layak, atau juga jangan sampai kekurangan penduduk sehingga ekonomi itu menjadi melambat,” tambahnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kemendukbangga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Tujuannya memperbaiki kualitas lulusan perguruan tinggi sehingga lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan. Kolaborasi tersebut diwujudkan lewat pembentukan Tim Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Tim ini resmi dibuka oleh Badri Munir Sukoco, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, pada acara yang sama di Universitas Udayana, Jimbaran, Badung.

Badri menyambut baik langkah ini. Ia menilai bahwa kolaborasi ini strategis untuk menyeimbangkan antara program studi dan kebutuhan industri. “Saat ini masih terjadi oversupply di beberapa program studi, sementara prodi yang dibutuhkan justru belum tersedia. Akselerasi ini akan kami lakukan berdasarkan rekomendasi dari Kemendukbangga dan tim Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK),” ungkapnya.

PTPK kini menggabungkan 14 perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai pengurus konsorsium, dengan total anggota mencapai sekitar 200 institusi. Dalam simposium, konsorsium membahas isu-isu aktual terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga. Ia menambahkan, perguruan tinggi di tiap wilayah juga akan menjadi pendamping dalam penyusunan hingga evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di daerah.

Acara ini berlangsung pada hari Kamis, 23 April 2026. Keputusan ini menandai langkah baru dalam kebijakan kependudukan, menempatkan perencanaan berbasis komunitas sebagai inti strategi. Dengan melibatkan sektor pendidikan tinggi, pemerintah berharap dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi dinamika populasi dan kebutuhan pembangunan nasional.