Klungkung Sebarkan Rp97,8 Miliar Bansos, Fokus Akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelontorkan hibah bantuan sosial (bansos) senilai Rp 97,8 miliar lebih. Penyaluran hibah tersebut dilaksanakan melalui Dinas Kebudayaan Klungkung, yang bertugas memfasilitasi kegiatan kesenian dan tradisi di wilayah tersebut.

Bupati Klungkung, I Made Satria, menegaskan pentingnya pertanggungjawaban penerima bansos. Ia mengingatkan kelompok masyarakat agar dana yang diterima dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Untuk itu saya ingatkan agar masyarakat bisa tertib administrasi dan pelaporan. Jangan sampai di lapangan ditemukan pekerjaannya belum selesai, tapi laporannya sudah jadi. Atau pun sebaliknya. Kalau BPK turun, bisa jadi temuan,” kata Satria saat penyaluran hibah di Balai Budaya Klungkung, Jumat (10/4/2026).

Kepala Dinas Kebudayaan, I Wayan Suteja, melaporkan bahwa tahun ini telah diterima 557 proposal hibah. Hibah terbagi menjadi dua kategori: bidang sejarah dan tradisi sebesar Rp 93,7 miliar serta bidang kesenian sebesar Rp 4,1 miliar. Suteja menjelaskan bahwa pencairan hibah bidang kesenian dilakukan dalam dua tahap, sedangkan bidang sejarah dan tradisi memerlukan tiga tahap.

Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, menilai penyaluran hibah mencapai Rp 97,8 miliar lebih sebagai angka yang cukup besar. Ia menyebut Klungkung menjadi kabupaten pemberi hibah bansos terbesar kedua di Bali, “Klungkung nomor dua setelah Badung,” ujar Anom. Anom juga menyerukan agar semua kelompok penerima bansos tetap mempertanggungjawabkan dana yang diterima. “Jangan sampai dalam proposal yang diajukan A, realisasi di lapangan B. Mari, kita jangan bermain api,” imbuh politikus PDIP tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Anom menyoroti perlunya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa PAD Klungkung dari sektor pariwisata masih sangat bergantung pada kunjungan turis di Nusa Penida.

Secara keseluruhan, penyaluran hibah bansos Klungkung menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya sekaligus memperkuat keuangan daerah melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.