Kodam Udayana Dorong FGD Sampah Bali 13 Mei Denpasar

FGD tentang pengelolaan sampah di Bali diselenggarakan pada 13 Mei 2026 di Denpasar. Kegiatan ini diprakarsai oleh Penerangan Kodam (Pendam) IX/Udayana sebagai bentuk keterlibatan aktif TNI dalam mencari solusi atas masalah sampah yang semakin mendesak di Pulau Dewata.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX/Udayana Brigjen Taufiq Hanafi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan sampah memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, dan Kodam Udayana siap ikut berperan dalam ekosistem pengelolaan sampah di Bali. Ia berkata, "Permasalahan ini harus dibedah secara komprehensif, kemudian kita cari solusi yang paling tepat bersama-sama,".

Forum ini menampilkan narasumber lintas sektor: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bali I Made Dwi Arbani, akademisi Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, praktisi Waste Management Putu Gede Indra, dan Komang Sudiarta dari Komunitas Malu Dong. Setiap peserta membawa perspektif berbeda namun bersatu pada tujuan yang sama.

DLHK Bali menekankan bahwa kunci utama penyelesaian masalah sampah di Bali sesungguhnya sederhana, tapi kerap diabaikan. Ia menyatakan, "Sampah kalau mau selesai, kuncinya cuma pilah. Teknologi apa pun kalau tidak ada pemilahan, percuma,". Ia juga mengungkapkan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, mencatat identitas truk pengangkut sampah beserta asal muatannya.

Praktik open dumping yang masih ditemukan di lapangan akan ditindak tegas. DLHK Bali berencana memperketat regulasi dan menegakkan sanksi bagi pelanggar. Langkah ini diharapkan menurunkan volume sampah yang dibuang sembarangan di kawasan publik.

Prof. Ni Luh Kartini memaparkan data penting: Bali menghasilkan sekitar 3.463 ton sampah per hari, dengan 65 persen di antaranya merupakan sampah organik termasuk sisa upacara keagamaan. Sisanya, 35 persen sampah anorganik, di mana sekitar 30 persen masih bisa didaur ulang dan 5 persen merupakan residu. Ia menekankan perlunya koordinasi dan kolaborasi antarwilayah di Bali dalam menangani persoalan ini secara menyeluruh.

Di sisi komunitas, Komang Sudiarta menyoroti pentingnya membangun kesadaran sejak dini. Menurutnya, perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Ia juga mempertanyakan ketersediaan fasilitas lanjutan setelah masyarakat melakukan pemilahan sampah, berkata, "Setelah sudah dipilah oleh masyarakat, lalu mau diapakan? Fasilitas dan sistem lanjutannya harus jelas,".

FGD ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara TNI, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Bali. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi masalah sampah yang kompleks.

Dengan data dan komitmen yang jelas, Bali dapat memanfaatkan potensi daur ulang dan mengurangi praktik open dumping. Fokus pada pemilahan sampah dan peningkatan fasilitas pengolahan akan memperkuat upaya pengelolaan limbah di pulau ini.