Lulusan Keguruan 490.000, Pasar Satu Kecil 20.000 Indonesia

Di Indonesia, jumlah lulusan perguruan tinggi menimbulkan masalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyoroti khususnya bidang keguruan dan kedokteran.

Badri Munir Sukoco, Sekretaris Jenderal Kementerian, menjelaskan bahwa lulusan keguruan jauh melebihi permintaan. Ia berkata, "Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490.000 lulusan dari kependidikan, sementara pada saat yang sama pasar untuk kependidikan ini, untuk calon guru dan juga fasilitator di TK hanya 20.000," sambutannya.

Ucapan tersebut diucapkan saat Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, pada 23 April 2026. Acara tersebut menyoroti permasalahan tenaga kerja di sektor pendidikan.

Perbedaan angka ini menimbulkan risiko besar. Sekitar 470.000 lulusan keguruan berpotensi tidak terserap dan menjadi pengangguran terdidik, atau yang sering disebut educated unemployed.

Selain di bidang pendidikan, Badri juga menyinggung potensi kelebihan tenaga medis. Ia menegaskan, "Tahun 2028 itu sebenarnya kita sudah oversupply dokter, kalau misalnya ini dibiarkan, oversupply dokter itu. Kalau misalnya kita pakai standar minimal dari World Bank, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah," ujarnya.

Indonesia setiap tahun menghasilkan sekitar 1,9 juta lulusan generasi muda, dengan 1,7 juta di antaranya sarjana dan diploma. Angka ini menunjukkan besarnya volume pendidikan tinggi di tanah air.

Badri menilai sebagian besar perguruan tinggi masih mengadopsi strategi market‑driven. Ia menjelaskan, "Kalau bahasa kami itu, saat ini perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar itu menggunakan market-driven strategy. Market-driven itu apa? Yang lagi laris apa, dibuka prodinya. Kemudian over‑supply di situ," jelasnya.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, Badri menyerukan pergeseran strategi menjadi market‑driving. Ia menekankan pentingnya membuka program studi yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan.

Contoh konkret yang dia sebutkan adalah sistem major‑minor. Ia mengatakan, "Ada kebijakan yang nantinya akan kita keluarkan misalnya program interdisipliner atau major‑minor. Majornya mungkin di engineering, tapi minornya manajemen. Atau majornya mungkin di kedokteran, tapi minornya di manajemen," tambahnya.

Badri juga menegaskan perlunya dukungan kebijakan bersama. Ia berharap kajian dari Panitia Teknis Pendidikan Kedokteran (PTPK) dapat memperkuat kebijakan yang akan diambil oleh kementerian. Ia berkata, "Nah, kajian dari PTPK ini saya berharap nantinya bisa memperkuat kebijakan‑kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian agar apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan," harapannya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan pendidikan tinggi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal menuju visi Indonesia 2045.

Secara keseluruhan, pernyataan Badri menyoroti ketidaksesuaian antara output pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. Ia menegaskan perlunya perubahan strategi, penyesuaian program studi, dan kebijakan yang mendukung distribusi tenaga kerja yang lebih seimbang. Hal ini menjadi tantangan penting bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan perkembangan ekonomi masa depan.